KALIMANTAN BARAT — Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan beras pada semester II 2026. Program yang menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat ini akan berlangsung selama tiga bulan, dengan masing-masing KPM mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengonfirmasi bahwa perseroan telah menyiapkan stok beras pemerintah yang mencapai 5,4 juta ton. "Kami siap menyalurkan bantuan pangan setelah penugasan dan dukungan anggaran resmi diterbitkan," ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Anggaran Rp 17,54 Triliun Masih Menggantung
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan alokasi dana sebesar Rp 17,54 triliun untuk program ini. Anggaran tersebut masuk dalam paket stimulus ekonomi nasional semester II 2026 yang totalnya mencapai Rp 18,04 triliun.
Meski demikian, Bulog belum bisa bergerak sebelum Bapanas menerbitkan surat penugasan. Proses ini masih menunggu persetujuan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. "Kami lagi nunggu penugasannya turun dari Bapanas," kata Rizal.
Distribusi Periode Sebelumnya Tuntas
Rizal memastikan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 telah rampung seratus persen. "(Distribusi bantuan pangan alokasi Februari-Maret) sudah selesai, sudah habis," imbuhnya.
Dengan selesainya periode sebelumnya, Bulog kini hanya menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk memulai penyaluran tahap berikutnya. Perseroan mengklaim tidak ada kendala berarti dari sisi stok maupun infrastruktur distribusi.
Jaringan Distribusi Siap Digerakkan
Bulog telah memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan bantuan pangan ke seluruh pelosok Indonesia. Jaringan gudang dan mitra distribusi yang tersebar di 34 provinsi menjadi modal utama untuk memastikan beras sampai ke tangan penerima tepat waktu.
Program bantuan pangan beras ini merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meredam dampak inflasi bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan 33,24 juta KPM yang menjadi sasaran, program ini menjadi salah satu yang terbesar dari sisi cakupan penerima.
Kepastian waktu penyaluran baru akan diketahui setelah seluruh proses administrasi dan pendanaan tuntas. Pemerintah menargetkan bantuan mulai mengalir pada Juli 2026.
