PONTIANAK — PGRS dan Paraku lahir dari sentimen penolakan terhadap pembentukan Negara Federasi Malaysia. Pemerintahan Sukarno mendukung penuh gerakan ini sebagai bagian konfrontasi politik dan fisik menghadapi Malaysia. Sebagian elemen masyarakat di Kalimantan Utara turut memberi dukungan serupa.
Gerakan bersenjata ini terbentuk dari peleburan berbagai kekuatan. Unsur-unsurnya meliputi Clandestine Communist Organisation (CCO), Sarawak Advanced Youth's Association (SAYA), serta pemuda Tionghoa beraliran komunis. Pada fase awal kemunculannya, mereka mendapat pelatihan kemiliteran langsung dari tentara Indonesia di kawasan perbatasan.
Mengapa Pedalaman Perbatasan RI-Malaysia Jadi Basis PGRS/Paraku
Kondisi geografis, sosial, pendidikan, dan ekonomi masyarakat pedalaman perbatasan saat itu sangat terisolasi. Keterbatasan infrastruktur dimanfaatkan PGRS/Paraku untuk membangun basis perlindungan. Mereka menggalang simpati warga lokal dan memanfaatkan jaringan pedagang perantara etnis Tionghoa sebagai tulang punggung logistik.
Hubungan awal dengan penduduk subsuku Dayak di pedalaman juga terjalin harmonis. Kombinasi dukungan logistik dan simpati warga inilah yang membuat basis gerilyawan bertahan cukup lama di hutan perbatasan.
G30S/PKI 1965 dan Berbaliknya Status PGRS/Paraku
Arah politik nasional berubah haluan pascaperistiwa G30S/PKI pada 1965. Naiknya rezim Orde Baru di bawah Soeharto membawa kebijakan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia. Rekonsiliasi antarnegara itu otomatis menghapus legitimasi PGRS/Paraku di mata hukum.
Status mereka berbalik menjadi kelompok pemberontak terlarang. Aparat militer menjadikan kondisi ini sebagai jalan membersihkan sisa-sisa ideologi komunisme di Kalimantan Barat. Pemerintah mengerahkan kekuatan militer besar-besaran dengan mendatangkan pasukan dari luar pulau.
Divisi Siliwangi dan RPKAD turun tangan menambal kekurangan personel serta persenjataan komando daerah. Secara taktis, operasi diwujudkan melalui serangkaian sandi penertiban, mulai dari Operasi Tertib I dan II, hingga Operasi Sapu Bersih I, II, dan III yang dikomandoi langsung oleh Kodam XII/Tanjungpura.
Mangkok Merah: Seruan Perang yang Berujung Krisis Kemanusiaan
Penumpasan PGRS/Paraku tidak hanya mengandalkan senjata militer, tetapi juga penggalangan warga sipil. Aparat merangkul tokoh berpengaruh, termasuk mantan Gubernur JC Oevaang Oeray beserta pemuka adat Dayak. Melalui propaganda masif, militer menanamkan doktrin bahwa ideologi komunis menolak keberadaan agama dan mengancam keamanan hukum adat setempat.
Ketakutan itu memobilisasi warga sipil untuk berpihak dan membantu operasional militer. Ketegangan memuncak menjadi konflik etnis terbuka pada penghujung 1967. Isu pembunuhan sejumlah tokoh adat Dayak yang dituduhkan kepada pihak komunis memantik amarah massal.
Mangkok Merah adalah medium sakral seruan perang lintas subsuku Dayak di pedalaman. Seruan ini memicu gelombang kekerasan yang menyasar komunitas etnis Tionghoa karena diasosiasikan sebagai simpatisan PGRS/Paraku.
50.000 hingga 80.000 Warga Tionghoa Terpaksa Mengungsi
Rentetan kekerasan melahirkan krisis kemanusiaan parah. Warga etnis Tionghoa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 50.000 hingga 80.000 jiwa mengungsi meninggalkan pedalaman menuju kawasan pesisir yang relatif lebih aman, seperti Pontianak dan Singkawang.
Pengungsian besar-besaran ini membuat mereka kehilangan seluruh aset perekonomian. Akibatnya, angka kemiskinan massal meledak. Tragedi mencapai titik nadir ketika ribuan korban jiwa berjatuhan di barak-barak pengungsian akibat kondisi penampungan tidak layak, wabah penyakit, serta bencana gizi buruk.
Catatan sejarah ini terdokumentasi dalam Jurnal HISTORIA Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 lewat tulisan "Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat Tahun 1967" oleh Superman dari IKIP-PGRI Pontianak. Sumber lain adalah artikel "Indonesia's Unknown War and the Lineages of Violence in West Kalimantan" oleh Jamie S Davidson dan Douglas Kammen.
