PONTIANAK — Pemprov Kalimantan Barat masih menyandang predikat Inovatif dalam Indeks Inovasi Daerah. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta kualitas inovasi ditingkatkan untuk mencapai predikat Sangat Inovatif, sekaligus mendorong seluruh kabupaten/kota naik kelas pada 2027.
Ukuran keberhasilannya, menurut Norsan, harus terlihat dari manfaat yang dirasakan warga. Jumlah inovasi dan penghargaan yang diperoleh bukan satu-satunya penentu keberhasilan pemerintah daerah.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Pelayanan Dasar Jadi Sasaran Inovasi Perangkat Daerah
Target dua hingga tiga inovasi per tahun terutama diarahkan pada bidang pelayanan dasar. Norsan mengharapkan inovasi perangkat daerah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan inovasi juga diharapkan membantu menekan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, tanggung jawabnya melekat pada seluruh pimpinan perangkat daerah dan memerlukan kerja sama lintas sektor.
Kepada para bupati dan wali kota, Norsan meminta pengembangan inovasi ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kalbar siap mendampingi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas inovasi.
“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar inovasi menjadi gerakan bersama,” ajak Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Penilaian Mencakup Kapasitas Pemerintah dan Kualitas Inovasi
Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama. Satuan Pemerintah Daerah (SPD) menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, sedangkan Satuan Inovasi Daerah (SID) mengukur kualitas inovasi yang dihasilkan.
Komitmen pengembangan inovasi telah masuk dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029. Landasannya berada pada misi keempat, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berprinsip pada tata kelola dan pemerintahan yang baik.
Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemprov Kalbar mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID). Dukungan lainnya berupa fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan pemberian apresiasi kepada inovator.
Kalbar juga terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026. Norsan menyebut capaian bersama tersebut sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan.
Capaian Ekonomi Menjadi Konteks Peningkatan Pelayanan
Dalam paparannya, Norsan menyampaikan pendapatan per kapita Kalbar meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2026 mencapai 5,24 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen.
Angka kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,78 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar tahun 2026 mencapai 72,95.
Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi meningkat dari 13.637 menjadi 21.545 proyek.
Pada tata kelola keuangan, Pemprov Kalbar menetapkan APBD tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nilai akuntabilitas kinerjanya tercatat 72,16 dengan predikat BB.
Arahan penguatan inovasi disampaikan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar. Forum tersebut dihadiri Plt. Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad, para bupati dan wali kota, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Hendra, jajaran perangkat daerah, serta inovator.
