JAKARTA — Rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan yang selama ini tinggal wacana mulai menemukan titik terang. Kemenko IPK memastikan BPI Danantara akan ambil bagian dalam skema pendanaan proyek strategis ini bersama dengan proyek serupa di Sumatera dan Sulawesi.
"(Danantara) akan terlibat," ujar Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Wilayah Kemenko IPK Djoko Hartoyo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.
Pernyataan ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai sumber pembiayaan mega proyek yang membutuhkan biaya fantastis. Pasalnya, total kebutuhan anggaran untuk membangun dan mereaktivasi rel di tiga pulau besar tersebut mencapai sekitar Rp1.200 triliun hingga 2045.
Kalimantan: dari Nol Rel Menuju 2.772 Kilometer
Kondisi perkeretaapian di Kalimantan saat ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Berbeda dengan Sumatera yang sudah memiliki jalur sepanjang 1.871 kilometer, Pulau Kalimantan sama sekali belum memiliki jaringan rel kereta api.
Padahal, kebutuhan minimal pembangunan jalur kereta di Kalimantan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer. Angka ini dihitung berdasarkan proyeksi kebutuhan konektivitas dan jumlah penduduk yang tersebar di lima provinsi.
Kehadiran rel kereta diharapkan mampu menekan biaya logistik yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku industri, khususnya sektor pertambangan batu bara dan kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan Barat.
Agenda Nasional: Menghubungkan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi
Proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan bagian dari cetak biru besar pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyatakan program ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045.
Selain Kalimantan, Sulawesi juga menjadi perhatian serius. Wilayah tersebut baru memiliki jalur kereta sepanjang 109 kilometer dan masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan mobilitas regional.
Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ini tuntas secara bertahap hingga 2045. Jika investasi dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun, kebutuhan anggaran tahunan diperkirakan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun.
Anggaran Raksasa dan Skema Pembiayaan Berkelanjutan
Nominal investasi sebesar itu tentu tidak mungkin ditanggung sendirian oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, keterlibatan Danantara menjadi kunci untuk menarik minat investor swasta dan asing.
Djoko Hartoyo menegaskan bahwa angka kebutuhan anggaran tersebut belum final dan akan terus disempurnakan. "Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan," jelasnya.
AHY juga mengingatkan bahwa pembangunan jaringan kereta tidak dapat dilakukan secara instan. Proyek ini memerlukan tahapan jangka menengah dan panjang dengan prioritas program cepat (quick wins) sebagai langkah awal.
Meski begitu, pemerintah berharap proyek di luar Jawa ini dapat segera dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) dalam waktu dekat. Hal ini penting untuk memberikan sinyal positif kepada investor dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
