SINGKAWANG — Pemadaman listrik yang terjadi pada Rabu (2/7/2026) melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah titik di Kalimantan Barat. Lampu jalan padam, mesin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berhenti beroperasi, hingga layanan publik di dua wilayah terdampak, yakni Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya, terganggu.
Bukan karena Krisis Batu Bara, tapi Gangguan Operasional
Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Kalbar, Mukhlis Zarkasih, menegaskan bahwa pemadaman tidak ada kaitannya dengan ketersediaan energi primer. “Kondisi ini tidak terkait dengan ketersediaan energi primer maupun batu bara yang saat ini dalam kondisi aman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu.
PLN menyebut stok bahan bakar pembangkit dalam keadaan aman. Namun, gangguan operasional pada salah satu unit pembangkit menyebabkan suplai ke sistem kelistrikan Kalbar belum berjalan optimal. “Adanya padam di beberapa lokasi adalah sebagai langkah manajemen beban secara terbatas dan terukur untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Barat,” jelas Mukhlis.
Dampak Langsung ke Warga: UMKM Berhenti, Fasilitas Kesehatan Gunakan Genset
Bagi masyarakat, penjelasan teknis dari PLN tidak serta-merta meredakan keresahan. Rumah tangga tidak bisa beraktivitas normal, sementara pelaku UMKM mengaku kehilangan pendapatan selama listrik padam. Sekolah dan perkantoran ikut terganggu, bahkan fasilitas kesehatan harus bekerja ekstra dengan mengoperasikan genset.
Kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran keandalan listrik tidak cukup hanya dilihat dari aman tidaknya pasokan batu bara. Jika satu gangguan di pembangkit bisa berimbas pada pemadaman di berbagai daerah, maka ada kerentanan serius pada sistem pembangkit, transmisi, distribusi, dan sistem cadangan yang belum memadai.
Akar Masalah: Tata Kelola Energi Berorientasi Pasar
Pengamat energi daerah menilai persoalan ini berakar pada tata kelola energi nasional yang masih berorientasi pasar. Indonesia dikenal sebagai produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, namun rakyat di dalam negeri masih menghadapi risiko pemadaman. Energi, khususnya batu bara, kerap diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan, bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan domestik.
Ada tarik-menarik antara kepentingan ekspor, keuntungan industri tambang, dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan modernisasi jaringan pun sangat dipengaruhi oleh perhitungan efisiensi biaya dan investasi. Akibatnya, ketika terjadi gangguan, baik teknis maupun non-teknis, masyarakatlah yang paling dirugikan.
Hingga berita ini diturunkan, PLN belum menyebutkan kapan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat akan kembali normal sepenuhnya. Warga berharap gangguan serupa tidak terus berulang, mengingat listrik kini menjadi urat nadi kehidupan sehari-hari.
