PONTIANAK — Sebanyak 30 ibu ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat mengikuti Kick Start Nasional Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) di Aula Eks Gedung Bank Indonesia, Pontianak, Selasa (18/8/2026). Program bertema “Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan” ini dirancang untuk mengubah santunan menjadi modal produktif.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyebut program ini sebagai inovasi transformatif dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, lembaga tersebut tidak hanya hadir saat peserta mengalami risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja atau kematian, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan punya sumber penghasilan baru.
“Selama ini kita mengenal BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial yang memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja dan kematian. Namun hari ini, BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan inovasi layanan yang sangat transformatif,” ujar Krisantus dalam sambutannya.
Santunan Jangan Habis untuk Konsumsi, Ubah Jadi Modal Usaha
Krisantus mengingatkan para ahli waris agar tidak menjadikan santunan sebagai barang habis pakai. Ia mendorong penerima manfaat mengalokasikan dana tersebut sebagai modal awal merintis usaha, sekaligus memanfaatkan pelatihan yang diberikan untuk mengembangkan keterampilan.
“Ujian hidup boleh mematahkan satu dahan, tetapi Anda adalah pohon yang harus terus tumbuh dan berbuah bagi anak-anak dan keluarga. Jadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk bangkit menjadi pengusaha pemula,” pesannya di hadapan para peserta.
Wagub mencontohkan potensi usaha kuliner lokal yang bisa dimulai dari dapur rumah masing-masing. Produk seperti makanan siap saji maupun frozen food dinilai memiliki pasar yang luas, terlebih jika dipasarkan melalui media sosial.
Pemprov Kalbar Siapkan Pendampingan hingga Permodalan
Agar pelatihan tidak berhenti di ruang seminar, Krisantus meminta Dinas Koperasi dan UMKM serta perangkat daerah terkait bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pendampingan yang dimaksud mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Jangan sampai pelatihan berhenti setelah kegiatan ini selesai, tetapi harus ada pendampingan hingga peserta mampu menjalankan usaha secara mandiri,” instruksinya.
Pemerintah daerah juga akan membuka peluang pemasaran produk para ahli waris melalui pameran dan pengadaan konsumsi pada kegiatan pemerintahan. Langkah ini diharapkan memberikan pasar awal bagi usaha yang baru dirintis.
Media Sosial Jadi Kunci Perluas Jangkauan Pasar
Krisantus menambahkan, pelaku usaha pemula di Kalimantan Barat tidak perlu menunggu modal besar untuk memulai. Yang terpenting adalah konsistensi dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pembeli di luar daerah.
“Peluang usaha kuliner di Kalimantan Barat sangat terbuka. Manfaatkan teknologi informasi dan media sosial secara bijak dan produktif untuk pemasaran. Dengan media sosial, produk kita tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu,” tambahnya.
Program PEKA diharapkan menjadi titik awal bagi para ahli waris untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan BPJS Ketenagakerjaan pun terus diperkuat agar keterampilan yang diperoleh peserta berkembang menjadi usaha yang menopang kesejahteraan jangka panjang.
