BANDUNG — Transformasi digital mengubah cara masyarakat memperoleh dan memilih informasi. Media sosial serta algoritma kini ikut menentukan konten apa yang muncul di hadapan publik, sehingga industri pers menghadapi tekanan baru untuk mempertahankan kualitas jurnalistik sekaligus tetap relevan.
Persoalan itu mengemuka dalam talk show dialog KIBAR (Kupas Kebijakan Arah Pembangunan Rakyat) yang disiarkan TVRI Bandung, Jumat (2/10/2026). Dialog menghadirkan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamat, dan pengamat pers sekaligus anggota Dewan Pakar PWI Pusat Eduard Depari.
Algoritma Ubah Pola Distribusi Informasi
Akhmad Munir mengatakan transformasi digital telah mengubah pola distribusi informasi. Media massa yang sebelumnya berposisi dominan dalam menentukan informasi yang dikonsumsi masyarakat kini bersaing dengan platform digital dan algoritma.
"Media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi adaptasi itu tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik," ujar Akhmad Munir.
Menurut dia, tantangan pers saat ini bukan hanya persoalan teknologi. Keberlangsungan industri media, kualitas jurnalistik, dan kedaulatan informasi menjadi persoalan yang saling terkait.
Algoritma membuat media berhadapan dengan persoalan baru. Sebuah berita yang berkualitas belum tentu memperoleh jangkauan luas apabila tidak sesuai dengan mekanisme distribusi yang digunakan platform digital.
Kondisi itu dapat mendorong media lebih mengutamakan keterbacaan dan perhatian publik. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan konsistensi menjaga standar jurnalistik.
Regulasi dan Kemitraan Jadi Pintu Masuk Negara
Munir menilai negara memiliki ruang cukup besar untuk ikut menjaga keberlangsungan ekosistem pers nasional. Kehadiran negara dapat dilakukan melalui regulasi dan kebijakan yang memberi ruang bagi industri pers untuk berkembang, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi berkualitas.
"Baik dalam industrinya maupun dalam substansi jurnalismenya, semestinya negara hadir melakukan pendekatan yang holistik," katanya.
Ia mencontohkan kondisi industri media di sejumlah negara yang dinilai masih mampu mempertahankan keberadaan media konvensional di tengah perkembangan digital. Indonesia perlu melihat berbagai praktik tersebut dalam membangun ekosistem media yang sehat.
Perlindungan terhadap industri pers, kata Munir, bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers. Tujuannya menjaga agar pers nasional tetap memiliki kemampuan menjalankan fungsi jurnalistiknya.
"Banyak ruang yang bisa dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat pers, yang di dalamnya ada PWI, bersama negara untuk menguatkan industri pers nasional," ujarnya.
Dua Sisi yang Harus Berjalan Bersamaan
Munir menegaskan penguatan industri pers harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas jurnalistik. Negara perlu menciptakan regulasi yang mendukung keberlangsungan pers.
Di sisi lain, perusahaan media dan insan pers dituntut terus melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan inovasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
"Dua-duanya harus berjalan. Ada kehadiran negara untuk melindungi, sementara pers sendiri harus melakukan penataan kelola yang lebih baik, meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi," kata Munir.
Televisi dan Radio Belum Kehilangan Basis Audiens
Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamat menilai media penyiaran masih memiliki basis audiens signifikan meskipun masyarakat semakin banyak mengakses informasi lewat platform digital. Ia menyebut konsumsi televisi masih berada di angka sekitar 87 persen, sedangkan radio sekitar 50 persen.
Data tersebut menunjukkan televisi dan radio belum kehilangan perannya sebagai sumber informasi publik. Namun, industri penyiaran juga harus mampu membaca perubahan perilaku audiens.
Program yang disajikan dituntut semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan informasi publik dan isu-isu kebangsaan.
Adiyana juga menekankan pentingnya media menjaga masyarakat agar tidak mudah terseret informasi yang dapat memicu konflik sosial. Tantangan informasi di era digital bukan hanya soal banyaknya konten, tetapi bagaimana masyarakat mampu membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan informasi yang belum terverifikasi.
Literasi Publik Jadi Benteng Pilihan Informasi
Pengamat pers sekaligus anggota Dewan Pakar PWI Pusat Eduard Depari menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam memilih informasi. Menurut Eduard, masyarakat di era media sosial cenderung mendapatkan informasi dari platform yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensinya.
Akibatnya, pilihan informasi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan kualitas jurnalistik. Kondisi itu memperkuat kebutuhan akan literasi media di tengah derasnya arus konten digital.
Dialog KIBAR yang disiarkan TVRI Bandung menjadi ruang diskusi bagi kalangan pers, regulator penyiaran, dan akademisi untuk memetakan tantangan industri media nasional. Persoalan yang dibahas mencakup keberlangsungan industri, kualitas jurnalistik, hingga kedaulatan informasi di ruang digital.
