PONTIANAK — FGD tersebut melibatkan perwakilan lembaga penyiaran, media, dan jurnalis di Kalimantan Barat. Peserta diminta menyampaikan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi media daerah saat pola konsumsi informasi masyarakat bergeser ke platform digital.
Ketua KPID Kalbar Ramdan menyatakan forum itu menjadi ruang mendengarkan pandangan lembaga penyiaran dan media di daerah. Menurutnya, isu lokal tidak hanya bernilai informasi, tetapi juga berperan memberi edukasi kepada masyarakat.
"Masukan dihimpun melalui FGD penyiaran bertema mengawal konten lokal di era digital yang kami gelar bersama Komisi I DPRD Kalbar hari ini," ujar Ramdan.
Mengapa Konten Lokal Perlu Dipertahankan di Ruang Publik
Ramdan menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah ekosistem media dan penyiaran. Perubahan itu menuntut lembaga penyiaran dan media tidak sekadar mempertahankan keberadaan konten lokal.
Cara produksi, formulasi, dan distribusi konten juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. "Kita mendapatkan masukan, betapa pentingnya terus mengangkat isu-isu lokal ke tengah publik, selain sebagai informasi dan edukasi," katanya.
Masukan FGD Dirumuskan Jadi Bahan Rekomendasi KPID
Seluruh masukan yang disampaikan peserta akan dirumuskan dan diformulasikan KPID Kalbar menjadi bahan rekomendasi. Ramdan menyebut proses itu sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan daerah.
"Melalui kegiatan ini tentu kami akan merumuskan, memformulasikan dari berbagai masukan yang sudah disampaikan oleh lembaga penyiaran maupun rekan-rekan media," ujarnya.
Rekomendasi tersebut juga berkaitan dengan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Ramdan menyebut pihaknya memperoleh informasi dari KPI Pusat bahwa pembahasan regulasi itu telah memasuki tahap kedua.
Surat presiden pengantar untuk pembahasan lanjutan disebut telah terbit. "Mudah-mudahan dari FGD ini bisa memberikan nilai-nilai yang positif, dan mendapatkan masukan dari isu-isu yang ada di daerah," katanya.
Dukungan DPRD Kalbar untuk Ekosistem Penyiaran Daerah
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar Rasmidi mengapresiasi pelaksanaan FGD penyiaran tersebut. Ia menyatakan DPRD Kalbar siap mendukung penguatan ekosistem penyiaran dan pemberitaan di Kalimantan Barat.
"Kami siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini serta mendorong media untuk menghadirkan konten lokal. Media memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan daerah," ujar Rasmidi.
Melalui forum tersebut, KPID Kalbar dan DPRD Kalbar mendorong agar berbagai isu dan potensi daerah tetap mendapat ruang di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. FGD ini diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi bagi penyiaran yang berkualitas, bertanggung jawab, dan inovatif.
