PONTIANAK — Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan menegaskan pentingnya membangun sinergi antarlembaga guna mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Sinergi itu sekaligus memastikan pengelolaan pendapatan dan aset daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejati Kalbar melalui tugas dan kewenangannya, khususnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), siap memberikan dukungan berupa pertimbangan hukum, pendampingan hukum (legal assistance), serta langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan Hukum untuk Atasi Hambatan Yuridis dan Teknis
Menurut Emilwan, dukungan tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yuridis maupun teknis dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah. Cakupannya meliputi optimalisasi aset serta pemulihan hak-hak keuangan daerah.
"Dukungan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yuridis maupun teknis dalam pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah, optimalisasi aset, serta pemulihan hak-hak keuangan daerah," paparnya.
Kajati Kalbar juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan perumusan langkah kerja yang komprehensif. Upaya optimalisasi PAD, katanya, tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kepastian hukum.
Pansus Optimalisasi PAD Awasi Pajak, Retribusi, dan Aset Daerah
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyampaikan bahwa optimalisasi PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pembangunan daerah. DPRD berkomitmen melalui Panitia Khusus Optimalisasi PAD.
"Melalui Panitia Khusus Optimalisasi PAD, DPRD berkomitmen mengidentifikasi dan mengawal seluruh potensi pendapatan daerah secara terukur, mengevaluasi berbagai kendala, serta memastikan pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Aloysius menegaskan peningkatan PAD tidak boleh semata-mata berorientasi pada angka penerimaan. Tata kelola yang baik, kepastian hukum, serta perhatian terhadap iklim usaha dan kepentingan masyarakat tetap harus dijaga.
Mengapa Sinergi Kejati dan DPRD Diperlukan
Pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah kerap bersinggungan dengan persoalan hukum, mulai dari sengketa kepemilikan aset hingga pungutan yang tidak sesuai aturan. Kehadiran Bidang Datun Kejati memberi ruang konsultasi hukum sebelum kebijakan pendapatan dijalankan.
Bagi DPRD, pendampingan itu menjadi rujukan saat Pansus mengevaluasi kendala pemungutan di lapangan. Sinergi dua lembaga ini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai syarat, bukan pelengkap, dalam setiap upaya menaikkan penerimaan daerah.
