PONTIANAK — Sebanyak 36 perangkat daerah dan UPT di lingkungan Pemprov Kalbar memegang mandat pengelolaan retribusi. Pada 2025, penerimaan dari kantong-kantong itu tercatat Rp519,44 miliar, setara sekitar 17 persen dari PAD. Tahun berikutnya target dinaikkan ke Rp586,14 miliar atau sekitar 18 persen dari target PAD.
Angka realisasi per 28 Oktober 2026 menunjukkan separuh jalan belum tertembus. Kekurangan penerimaan menjadi lebih berat karena transfer ke daerah pada 2026 menyusut.
Mengapa Transfer Pusat yang Menyusut Jadi Pemicu
Krisantus menilai penurunan transfer pusat tidak bisa dibiarkan berlalu tanpa langkah pengganti. Pemerintah provinsi, katanya, harus membuka keran penerimaan lain, terutama retribusi.
"Berkurangnya transfer ke kaerah harus disikapi dengan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sumber penerimaan daerah, termasuk di dalamnya dari retribusi daerah," ujar Krisantus di Pontianak, Senin (2/11).
Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran OPD dan UPT yang mengelola layanan berbasis retribusi. Arahannya bukan sekadar mengejar angka, tetapi menata ulang cara daerah memungut dan melayani.
Menaikkan Target Saja Tidak Cukup
Krisantus menyoroti kecenderungan menaikkan target tanpa memperbaiki layanan. Menurut dia, mutu pelayanan menjadi penentu apakah warga mau terus membayar retribusi yang ditetapkan.
"Pelayanan yang baik akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terus menggunakan layanan retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah karena masyarakat merasakan langsung layanan tersebut," katanya.
Dari situ, ia meminta OPD dan UPT mengevaluasi target sekaligus realisasi penerimaan. Perluasan sumber retribusi dan peninjauan tarif juga masuk daftar kerja, dengan catatan kondisi ekonomi warga dan biaya penyediaan layanan tetap dihitung.
Aset Daerah hingga Pengawasan Setoran ke Kas Daerah
Pemanfaatan aset daerah disebut sebagai salah satu jalur yang belum digarap maksimal untuk menghasilkan pendapatan. Krisantus meminta OPD memetakan aset yang bisa dikelola lebih produktif.
Soal tata kelola, ia menekankan pengawasan internal agar seluruh penerimaan retribusi disetorkan utuh ke kas daerah. Pengelolaan penerimaan harus transparan dan berintegritas.
Dengan sisa waktu tahun anggaran, capaian 50,52 persen menuntut percepatan di tiap unit pengelola. Evaluasi target dan realisasi menjadi langkah pertama yang diminta sebelum penagihan dan perluasan sumber retribusi dijalankan.
