Target Ambisius di Tengah Kebutuhan yang Masih Jauh dari Cukup
KALIMANTAN BARAT — Presiden Prabowo Subianto membuka ruang perubahan besar dalam kebijakan perumahan rakyat. Di sela peresmian Akad Massal 62.000 Unit KPR Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp 880 miliar di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7), ia menyebut kebutuhan hunian yang belum terpenuhi masih sangat besar. Pemerintah, kata dia, tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama.
"Kita sadar bahwa apa yang sudah kita capai adalah cukup membanggakan tapi kita sadar juga bahwa kebutuhannya masih sangat-sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif," ujar Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan hibrida.
Salah satu sumber belajar yang tengah dievaluasi adalah program perumahan massal India. Negara tersebut tercatat membangun 40 juta rumah dalam kurun 12 tahun, atau rata-rata 3 juta unit per tahun. Angka ini menjadi pembanding sekaligus tantangan bagi Indonesia yang memiliki backlog perumahan jutaan unit.
"Saya tertarik pada pengalaman, sebagai contoh pengalaman bangsa India. Mereka mampu membuat rumah, 40 juta rumah dalam 12 tahun. Jadi kira-kira 3 juta rumah setahun. Ini saya sedang pelajari bagaimana caranya," jelasnya.
Keberanian Ambil Risiko Jadi Prasyarat Utama
Prabowo menegaskan metode konvensional yang berjalan baik selama ini tetap dipertahankan. Namun, tanpa terobosan baru, target mengejar ketertinggalan pembangunan rumah dinilai mustahil tercapai. Ia mendorong jajarannya berani mengambil risiko terukur dan meninggalkan cara berpikir monoton.
"Tapi kita harus, menurut saya bangsa Indonesia, saya percaya dengan keberanian. Keberanian berpikir, keberanian belajar dari orang lain, keberanian mengambil risiko, keberanian berbuat, keberanian mencari inovasi dan terobosan. Mungkin kita bisa dapat hal-hal yang baik," tutur Prabowo.
Sikap ini menjadi sinyal pemerintah tidak menutup kemungkinan mengadopsi skema pendanaan, teknologi konstruksi, atau model subsidi ala India. Meski demikian, Presiden belum merinci teknis kebijakan yang akan diambil. Termasuk apakah akan ada perubahan skema KPR subsidi atau insentif baru bagi pengembang.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Eksekusi
Percepatan pembangunan rumah tidak bisa digarap pemerintah sendirian. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara kementerian/lembaga, Bank Indonesia, perbankan Himbara, pengembang, hingga swasta nasional. Ia menyebut pendekatan ini sebagai bentuk nyata Indonesia Incorporated, di mana kekuatan besar membantu sektor yang lebih kecil agar tetap produktif.
"Kita ini harus jadi satu, satu tim, satu kesebelasan. Kuncinya adalah kerja sama," ucapnya.
Pernyataan tersebut keluar di tengah momentum penyaluran kredit perumahan yang tengah berjalan. Akad massal yang diresmikan mencakup 62.000 unit KPR Subsidi dan KUR Perumahan dengan total nilai mencapai Rp 880 miliar. Program ini diharapkan menjadi penggerak utama sektor properti di tengah tekanan daya beli masyarakat.
Rumah sebagai Fondasi Stabilitas Sosial
Prabowo memandang persoalan perumahan bukan sekadar urusan ekonomi. Ini kebutuhan vital yang berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan warga. Dengan populasi Indonesia yang besar, ia menilai tantangan yang dihadapi berbanding lurus dengan skala masalah.
"Dan saya percaya bahwa kita akan lebih, lebih deras, lebih cepat, dan lebih masif. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jumlah penduduk kita besar. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah besar," jelas Prabowo.
Pernyataan ini mengindikasikan pemerintah sedang menyiapkan lompatan besar dalam kebijakan perumahan nasional. Apakah model India akan diadopsi penuh atau dimodifikasi sesuai kondisi lokal, publik masih menunggu detail rencana aksi dari kementerian teknis. Yang jelas, arah kebijakan kini mengisyaratkan perubahan dari sekadar "membangun" menjadi "membangun dengan kecepatan berbeda".
