PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin langsung High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan itu dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, para bupati dan wali kota, serta jajaran TPID provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Norsan menegaskan capaian inflasi year-on-year Kalbar sebesar 2,24 persen masih dalam rentang target nasional 2026, yaitu 2,5 persen ±1 persen. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah memasuki semester kedua.
“Angka ini patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujar Norsan.
Disparitas Inflasi Antar Daerah: Sintang Tertinggi 3,71 Persen
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah perbedaan tingkat inflasi di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalbar sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi erat dan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik serta tantangan masing-masing wilayah,” tegas Gubernur.
5 Risiko yang Diwaspadai pada Semester II 2026
Gubernur meminta seluruh TPID memperkuat implementasi strategi 4K—Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Selain itu, sejumlah potensi risiko yang dapat memicu lonjakan inflasi menjadi sorotan serius:
- Gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem
- Kendala logistik dan transportasi antardaerah
- Fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti cabai dan bawang merah
- Perubahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang berdampak pada harga kebutuhan pokok
- Margin distribusi tinggi pada komoditas strategis
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesan Norsan.
BPS Beberkan Komoditas Pemicu Inflasi Berulang
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, Muhammad Saichudin, memaparkan hasil pemantauan enam bulan terakhir. Sejumlah komoditas tercatat secara konsisten menjadi penyumbang inflasi berulang.
“Minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama,” ungkap Saichudin.
Komoditas lain yang rentan mengalami kenaikan harga antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi. Khusus untuk beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras selama empat bulan berturut-turut.
Margin Distribusi Tinggi: Bawang Putih Capai 47,98 Persen
Hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 yang dipaparkan BPS menunjukkan tingginya margin distribusi sejumlah komoditas strategis. Margin perdagangan dan pengangkutan beras tercatat sebesar 18,17 persen, sementara bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen. Adapun margin distribusi daging sapi berada pada angka 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelas Saichudin.
Gubernur meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, dan seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga komoditas strategis. Ia menekankan keberhasilan pengendalian inflasi bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat.
