PONTIANAK — Ritaudin menilai keterbatasan anggaran daerah menjadi biang keladi utama terhambatnya pembangunan jalan dan jembatan di tiga kabupaten yang diwakilinya. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemotongan anggaran yang terjadi hingga dua kali, sehingga kemampuan fiskal pemerintah daerah sangat terbatas untuk membenahi akses warga pedalaman.
Efisiensi Anggaran Hempas Pokir Anggota DPRD
"Karena kondisi keuangan daerah sekarang memang minim. Ada pemotongan anggaran sampai dua kali, sehingga kemampuan fiskal daerah untuk menangani infrastruktur, khususnya di Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu, menjadi sangat terbatas," kata Ritaudin.
Ia menambahkan, dampak efisiensi ini juga menghilangkan ruang bagi program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Padahal, selama ini pokir menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk proyek skala kecil seperti jalan lingkungan dan jembatan yang langsung dibutuhkan warga.
"Kalau dulu pokir bisa membantu pembangunan jalan lingkungan, jembatan, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sekarang hampir bisa dikatakan sudah tidak ada lagi ruang untuk itu, baik di kabupaten maupun di provinsi karena adanya pemotongan anggaran," ujarnya.
Desa Poring di Melawi Tak Tersentuh MBG
Selain infrastruktur, Ritaudin menyoroti kegagalan distribusi Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengaku menerima banyak aspirasi dari warga yang mempertanyakan mengapa anak sekolah, ibu hamil, dan lansia di pedalaman belum juga menikmati program nasional tersebut.
"Di daerah kami masih banyak yang bertanya, apa bedanya kami dengan masyarakat di kota? Kami juga punya anak sekolah, kami juga punya ibu hamil dan lansia, tetapi belum pernah menerima program MBG," katanya.
Ia mencontohkan Desa Poring di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Meski berstatus ibu kota kecamatan, desa tersebut sama sekali belum tersentuh program MBG. Ritaudin mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi distribusi program agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
"Kalau anggaran MBG itu memang sudah dihitung untuk seluruh anak sekolah di Indonesia, lalu mengapa masih ada desa yang belum menerima? Ini yang perlu dijelaskan agar masyarakat mendapat kepastian," tegasnya.
Harapan Warga Pedalaman: Pembangunan Tak Hanya di Kota
Ritaudin menekankan, harapan masyarakat di pedalaman sebenarnya sederhana, yaitu pemerataan pembangunan. Ia meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan layanan dasar.
"Harapan masyarakat sederhana, yaitu pembangunan yang merata. Jangan sampai masih ada kesenjangan antara kota dan pedalaman dalam menikmati hasil pembangunan maupun program pemerintah," pungkasnya.
