PONTIANAK — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan sekadar soal angka di atas kertas. Ia meminta seluruh kepala Bapenda kabupaten dan kota berani memasang target penerimaan yang lebih tinggi dan bekerja keras untuk mencapainya.
Target Rendah Hanya Bagus di Atas Kertas
"Kalau target kita terlalu rendah, kemudian realisasinya sedikit di atas target, tentu terlihat bagus di atas kertas. Tetapi, yang kita inginkan bukan itu," ujar Harisson di Pontianak, Senin.
Ia menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah menentukan seberapa besar pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang bisa diberikan kepada masyarakat. APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sehingga daerah perlu memiliki sumber pendapatan yang kuat.
Belanja Pegawai Menggerus Ruang Fiskal
Harisson mengakui bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan berupa tingginya belanja pegawai yang memengaruhi ruang fiskal. Karena itu, daerah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mendorong aparatur pemerintah mengubah pola pikir birokrasi menjadi lebih inovatif dan produktif dengan menerapkan konsep reinventing government. Pemerintahan harus bekerja lebih efektif, efisien, dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Bukan Pungutan Baru, Tapi Optimalisasi Pajak
Menurut Harisson, peningkatan pendapatan daerah tidak berarti menambah beban masyarakat melalui pungutan baru. Justru yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini belum tergarap, memperbaiki sistem pemungutan, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Ia menyebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi sumber penerimaan terbesar Pemprov Kalbar. Potensi dua sektor ini bisa terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih baik dan upaya menekan kebocoran penerimaan.
Pengawasan BBM Bersubsidi Perlu Diperketat
Harisson menambahkan, pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak bersubsidi juga perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas instansi agar penyalurannya tepat sasaran. Peningkatan konsumsi BBM nonsubsidi akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.
"Bapenda bukan hanya bertugas memungut pajak, tetapi menjadi mitra strategis kepala daerah dalam memperkuat kemampuan fiskal. Kalau PAD meningkat, pembangunan semakin luas, pelayanan publik semakin baik, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat," pungkas Harisson.
