KETAPANG — Opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut ini bukan sekadar angka prestasi. Ini merupakan pengakuan independen dari BPK bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Ketapang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektif, dan efisien. Prestasi ini menempatkan Ketapang sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak opini keuangan terbaik di Kalimantan Barat.
Bagi warga Ketapang, opini WTP ini memiliki dampak langsung. Artinya, setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial telah dipertanggungjawabkan secara sah. Tidak ada temuan material yang mengindikasikan kebocoran atau penyimpangan dalam laporan keuangan induk pemerintah daerah.
Raihan ini juga menjadi modal penting bagi daerah untuk mendapatkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Daerah dengan opini WTP berturut-turut biasanya lebih mudah mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mendapatkan penilaian positif dalam evaluasi kinerja daerah.
Pemeriksaan BPK atas LKPD tidak hanya menyasar angka-angka di neraca. Tim auditor meneliti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kualitas penyajian laporan keuangan. Untuk mencapai opini WTP, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus disiplin dalam pencatatan dan pelaporan.
Keberhasilan mempertahankan opini ini selama 12 tahun menunjukkan bahwa budaya taat aturan dan tertib administrasi telah mengakar di jajaran birokrasi Pemkab Ketapang. Ini adalah hasil kerja kolektif, mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga bagian keuangan dan aset daerah.
Meski sudah meraih WTP, Pemkab Ketapang tidak boleh berpuas diri. Ke depan, tantangannya adalah mempertahankan kualitas ini di tengah dinamika fiskal yang terus berubah. Pemkab perlu terus memperkuat sistem pengendalian intern dan memastikan setiap rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti secara tepat waktu.
Pemeriksaan tahun depan akan kembali menguji konsistensi ini. Dengan rapor keuangan yang bersih, warga Ketapang bisa berharap pembangunan daerah berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.