KALIMANTAN BARAT — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi berdiri pada 18 Mei 2026, berkantor pusat di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta. Meski mandatnya besar—mengelola ekspor SDA satu pintu—modal dasar perusahaan ini tergolong kecil, hanya Rp100 juta. Modal itu terbagi atas 399 lembar saham Seri A senilai Rp99,75 juta dan satu lembar saham Seri B senilai Rp250 ribu.
Dalam struktur kepemilikan, PT Danantara Asset Management (DAM) menggenggam 99 saham Seri A. Pemerintah RI menjadi pengendali utama lewat satu lembar saham Seri B. Posisi Direktur Utama dipercayakan kepada Luke Thomas Mahony, mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Adapun Komisaris Utama dijabat Harold Jonathan Dharma TJ, bankir investasi senior eks Direktur Mandiri Sekuritas.
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menegaskan DSI dirancang sebagai perusahaan berorientasi profit murni, bukan badan administratif. “Dari awal karena kebetulan di bawah Danantara, dan namanya Danantara Sumberdaya Indonesia, ide awalnya memang menjadi suatu perusahaan dan perusahaan BUMN yang memang harus profit for profit,” ujar Pandu dalam agenda Investor Daily Round Table, Selasa (26/5/2026).
Pada tahap awal, DSI akan berperan sebagai agent of business—aktif melakukan jual-beli komoditas strategis yang masuk sistem ekspor satu pintu. Tiga komoditas yang menjadi sasaran awal adalah crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.
Pandu optimistis pertumbuhan DSI akan cepat, meniru laju ekspansi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. “Kita mulai Februari dengan tiga orang. Akhir Maret sudah 30 orang. Sekarang setahun kemudian 450 orang,” katanya. Meski baru berdiri dan belum beroperasi penuh tahun ini, DSI sudah diproyeksikan menjadi sumber pendapatan baru bagi negara lewat pengelolaan ekspor komoditas bernilai jumbo.
Kehadiran DSI menjadi langkah konkret pemerintah memperkuat kontrol perdagangan SDA nasional. Dengan skema satu pintu, negara tak hanya mengawasi arus komoditas keluar, tetapi juga bisa mengejar keuntungan langsung dari aktivitas ekspor yang selama ini sebagian besar dinikmati swasta.