Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung bergerak cepat dengan mempercepat pendataan dan pemeriksaan bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini merupakan respons atas instruksi Menteri PU Dody Hanggodo untuk memastikan bangunan yang terkena gempa masih aman dipakai dan untuk menilai kebutuhan perbaikan.
Prioritas pemeriksaan diberikan pada bangunan yang menopang pelayanan dasar warga, yaitu rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang sudah berada di lokasi. Dengan begitu, total ada 14 personel yang akan memeriksa bangunan terdampak.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah rampung di Labuan Bajo, tim akan bergerak ke Ruteng dan wilayah lain untuk menelusuri bangunan-bangunan yang terdampak.
Pemeriksaan ini bertujuan memberi kepastian kepada masyarakat dan pengguna bangunan tentang keamanan fasilitas yang masih dibutuhkan saat tanggap darurat. Hasilnya akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan atau perbaikan bangunan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain memeriksa bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, seperti Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air di masyarakat.
BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya mendata, tetapi juga langsung menangani sarana yang terganggu.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, yakni perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum bisa kembali mendukung kebutuhan warga.
Sebanyak 10 personel tambahan akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Mereka akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit sudah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo dan bisa dilanjutkan untuk penanganan gempa.
Selain MTA, Kementerian PU menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Delapan unit merupakan dukungan untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Di Kupang, masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU juga menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat, termasuk jika perlu mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan tersedia dan berfungsi. Jika sumber air perpipaan belum tersedia atau terganggu, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif seperti mobil tangki, hidran umum, tampungan air, atau sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Ini bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan warga terdampak gempa tetap mendapat akses layanan dasar selama tanggap darurat.
