Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sepanjang 2026 mencapai Rp470,44 miliar untuk 3.588 unit rumah. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan penyaluran tertinggi, yakni 2.224 unit senilai Rp292,25 miliar, sementara Kabupaten Sanggau terendah dengan 11 unit senilai Rp1,45 miliar. DJPb mendorong bank penyalur meningkatkan kinerja di daerah yang realisasinya masih rendah.
PONTIANAK — Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Kalbar, Triyanto, menyatakan penyaluran FLPP merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pernyataan itu disampaikannya di Pontianak, Kamis.
Bank BTN menjadi penyalur terbesar dengan 1.894 unit senilai Rp247,82 miliar. Posisi berikutnya ditempati Bank Syariah Nasional 715 unit (Rp94,26 miliar), Bank BNI 615 unit (Rp80,54 miliar), Bank Mandiri 219 unit (Rp28,78 miliar), dan Bank BRI 72 unit (Rp9,47 miliar).
Penyaluran terendah dilakukan Bank Mega Syariah sebanyak 4 unit dengan nilai Rp528 juta.
Kubu Raya Serap Rp292,25 Miliar, Sanggau Baru 11 Unit
Secara wilayah, Kabupaten Kubu Raya mencatat penyaluran tertinggi yakni 2.224 unit dengan nilai Rp292,25 miliar. Kabupaten Ketapang menyusul dengan 515 unit (Rp67,11 miliar), lalu Kabupaten Sintang 341 unit (Rp44,75 miliar).
Kota Singkawang tercatat 104 unit (Rp13,63 miliar), Kota Pontianak 80 unit (Rp10,51 miliar), dan Kabupaten Bengkayang 78 unit (Rp10,29 miliar). Kabupaten Sambas menyalurkan 63 unit (Rp8,32 miliar), Kabupaten Landak 53 unit (Rp6,99 miliar), serta Kabupaten Mempawah 40 unit (Rp5,19 miliar).
Sejumlah daerah lain masih jauh di bawah: Kabupaten Sekadau 36 unit (Rp4,73 miliar), Kabupaten Kapuas Hulu 16 unit (Rp2,11 miliar), Kabupaten Kayong Utara 15 unit (Rp1,58 miliar), dan Kabupaten Melawi 12 unit (Rp1,56 miliar). Kabupaten Sanggau menjadi yang terendah dengan 11 unit senilai Rp1,45 miliar.
Dorongan agar Penyaluran Merata
Triyanto menjelaskan pihaknya terus mendorong penyaluran FLPP agar tepat sasaran dan merata, terutama di daerah yang masih rendah realisasinya. Ia berharap bank penyalur dapat meningkatkan kinerja di wilayah dengan capaian rendah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, bank, dan pengembang sangat penting untuk mempercepat penyaluran FLPP.
"Hingga akhir tahun, DJPb menargetkan penyaluran FLPP di Kalbar dapat terus meningkat, seiring dengan tingginya kebutuhan rumah layak huni," kata dia.
Backlog Rumah Capai 13.000 Unit
Pengurus DPD Real Estat Indonesia (REI) Kalbar menyatakan komitmen mendukung pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi MBR. Backlog rumah atau rumah yang harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan disebut sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Hingga kini sudah ada 4.135 unit subsidi yang telah akad melalui pembiayaan bank yang ditunjuk pemerintah. Proyeksi penjualan pada 2026 berkisar 9.000-10.000 unit.
Permintaan rumah subsidi sendiri disebut sekitar 20 ribu unit, namun realisasi akad baru separuhnya karena terkendala administrasi calon pembeli seperti SLIK dan lainnya.
