KALIMANTAN BARAT — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyebut tekanan fiskal dari subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diprediksi mereda. Penurunan ini terutama ditopang oleh tren harga minyak dunia yang mulai melandai serta langkah efisiensi lewat penggunaan bahan bakar nabati.
Indeks Brent Turun, Beban Subsidi Diperkirakan Menyusut
Bambang menjelaskan, harga minyak mentah acuan Indeks Brent saat ini berada di angka 73 dolar AS per barel. Angka itu jauh di bawah rata-rata bulan sebelumnya yang sempat menembus 100 dolar AS. “Mudah-mudahan dari turunnya harga minyak dunia, beban subsidi di tahun 2027 tidak seberat 2026,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6).
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, asumsi makro untuk APBN 2027 akan mengadopsi tren penurunan ini. Namun, ia menegaskan negara tidak boleh lepas tangan meski ruang fiskal lebih longgar. Subsidi untuk LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi harus tetap dipertahankan demi keberpihakan kepada rakyat kecil.
Digitalisasi Barcode untuk Awasi Penyaluran Subsidi
Untuk memastikan kuota subsidi tepat sasaran, Komisi XII mendorong pengawasan berbasis digital. Salah satu skema yang didesak adalah perluasan penggunaan sistem barcode di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pembelian Pertalite. “Kalau mobilnya BMW atau Alphard, malu lah dia pakai barcode mengisi di situ,” kata Bambang.
Ia menambahkan, inovasi digital ini akan membantu mengawasi penyaluran agar tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Selama ini, kebocoran subsidi kerap terjadi karena konsumen mampu masih mengakses BBM bersubsidi.
Kombinasi Kebijakan Fiskal dan Energi Alternatif
Bambang menekankan, tujuan utama pemerintah dan DPR bukan semata menghemat uang negara, melainkan membangun ketahanan energi nasional. “Kita tidak semata-mata pada fiskalnya saja, tapi kepada kebijakan. Kebijakan yang kita lakukan ini akan saling memperkuat,” ujarnya.
Implementasi energi alternatif seperti B50 disebut menjadi salah satu faktor yang meringankan beban APBN ke depan. Kombinasi antara kebijakan fiskal yang hati-hati dan diversifikasi energi diyakini akan membuat subsidi tetap optimal untuk pelayanan publik tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
