KALIMANTAN BARAT — Firman Soebagyo, anggota Komisi IV DPR yang juga Wakil Ketua Umum KADIN, menyebut capaian pendapatan Pupuk Indonesia di atas Rp62 triliun sebagai bukti BUMN pupuk mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
"Atas nama Panja, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi PT Pupuk Indonesia atas kinerja yang sangat baik. Capaian ini menunjukkan industri pupuk nasional terus berkembang," ujar Firman di sela kunjungan.
Meski memuji, Firman menyoroti kebijakan alokasi subsidi yang belum seimbang. Menurutnya, porsi subsidi pupuk organik masih jauh lebih kecil dibandingkan urea, sementara tren pertanian global mulai beralih ke sistem budidaya ramah lingkungan.
Ancaman Degradasi Lahan dan Peluang Ekspor
Legislator dapil Jawa Tengah III itu menilai dominasi pupuk anorganik selama bertahun-tahun berpotensi menurunkan kualitas tanah jika tidak diimbangi pupuk organik. Peningkatan alokasi pupuk organik, kata Firman, juga bisa menekan konsumsi urea dalam negeri.
Kelebihan produksi urea nantinya dapat dialihkan ke pasar ekspor guna meningkatkan devisa negara. Langkah ini dinilai strategis di tengah tekanan fiskal subsidi pupuk yang terus membengkak.
Tiga Rekomendasi untuk Pemerintah
Dalam kunjungan tersebut, Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR menyampaikan tiga rekomendasi kepada Kementerian Pertanian:
- Meningkatkan porsi alokasi subsidi pupuk organik dalam kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2027;
- Menyusun peta jalan (roadmap) pengurangan penggunaan pupuk urea secara bertahap yang diimbangi peningkatan pupuk organik;
- Mendorong keterlibatan BUMN dan swasta dalam pengembangan industri pupuk organik skala besar.
Firman menegaskan Panja akan terus mengawal kebijakan tersebut agar sistem subsidi tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kesuburan lahan pertanian nasional. Ia mengajak semua pihak menghargai sejarah pembangunan industri pupuk di Indonesia yang menjadi fondasi kemandirian pangan dan pengurangan ketergantungan impor.
