KALIMANTAN BARAT — Koordinator JATAM Melky Nahar mengatakan, di balik klaim heroik pengawasan ekspor, Presiden Prabowo justru membangun mekanisme baru pemusatan kontrol atas rente sumber daya alam. "Pemerintah membungkusnya dengan narasi heroik 'pengawasan' dan 'monitoring' ekspor sumber daya alam untuk menghindari praktik under invoicing dan mengoptimalkan penerimaan negara," ujar Melky dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (22/5/2026).
PP 21/2026: BUMN Jadi Pengendali Tunggal Ekspor Komoditas Strategis
PP Nomor 21 Tahun 2026 yang merupakan
