PONTIANAK — Penguatan pengawasan itu, menurut Bahasan, harus dimulai dari kemampuan setiap perangkat daerah mengenali risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Risiko tersebut perlu diantisipasi lewat sistem pengendalian yang terukur dan sesuai ketentuan.
Ia menilai akuntabilitas selama ini cenderung hanya dibangun di tahap pelaporan. Padahal prinsip itu semestinya melekat sejak proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga evaluasi.
"Akuntabilitas harus dibangun sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga evaluasi, sehingga potensi kesalahan dapat dicegah sejak dini," ujar Bahasan di Pontianak.
Musrenbang dan Alasan Usulan Warga Ditunda
Bahasan juga menyoroti transparansi dalam menyikapi aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah perlu menjelaskan alasan suatu usulan bisa direalisasikan atau harus ditunda.
Dasar penundaan, katanya, adalah skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Warga berhak tahu mengapa sebuah usulan belum bisa diakomodasi.
"Tidak semua usulan masyarakat bisa kita penuhi seratus persen. Tentu harus dipilih berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Tetapi semuanya harus dijelaskan secara terbuka," katanya.
Hubungan dengan DPRD Harus Berpedoman pada Aturan
Dalam hubungan kerja dengan DPRD, Bahasan mengingatkan agar pembahasan program dan anggaran tetap mengacu pada peraturan. Kepentingan politik, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan mengabaikan ketentuan hukum.
Ia turut menekankan peran Inspektorat sebagai mitra perangkat daerah. Lembaga itu tidak hanya mengawasi, tetapi juga membantu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki tata kelola.
Inspektorat juga diminta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan diselesaikan. Sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ukuran Keberhasilan Bukan Besarnya Anggaran Terserap
Bahasan menegaskan keberhasilan belanja daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Hasil program dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, ia berharap potensi pemborosan dan penyimpangan bisa ditekan sejak awal. Perangkat daerah diminta tidak menunggu temuan pemeriksaan baru melakukan perbaikan.
