PONTIANAK — Rapat koordinasi yang digelar Kamis (29/10/2026) itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Jajaran perangkat daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat turut duduk dalam forum yang sama.
Hendra menyebut Bapenda Kalbar sebagai penginisiasi kegiatan. Menurutnya, forum lintas instansi dibutuhkan karena pengelolaan dana bagi hasil tidak bisa ditangani satu pihak saja.
"Optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap terbangun kesamaan persepsi dan langkah bersama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi hasil," ujar Hendra.
Tiga Sasaran yang Dibawa ke Meja Rapat
Rapat koordinasi ini mengejar tiga hal sekaligus: memperkuat koordinasi lintas instansi, menyamakan persepsi soal regulasi, dan mengevaluasi penyaluran serta pemanfaatan dana bagi hasil. Semua diarahkan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesamaan pemahaman terhadap aturan dinilai menentukan. Tanpa itu, proses penyaluran hingga pemanfaatan dana berisiko melenceng dari ketentuan.
Hendra juga menegaskan pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT harus berjalan tepat, efektif, dan akuntabel. Koordinasi lintas instansi menjadi syarat agar tiga hal itu tercapai.
DBH CHT Dapat Perhatian Khusus
Dari dua jenis dana bagi hasil yang dibahas, DBH CHT mendapat penekanan tersendiri. Hendra meminta pemanfaatannya benar-benar sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
Pengelolaan yang rapi diharapkan memastikan dana cukai hasil tembakau mendukung program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Manfaatnya harus terasa langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Kabupaten dan Kota Diminta Bawa Kendala ke Forum
Forum ini juga dibuka sebagai ruang bagi pemerintah kabupaten/kota menyampaikan persoalan yang muncul di lapangan. Kendala tersebut akan dibahas bersama dan dicarikan solusinya lewat koordinasi dengan instansi terkait.
Hendra mengajak seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota berpartisipasi aktif, bertukar informasi, dan berkonsultasi langsung dengan para narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar informasi, menyampaikan kendala yang dihadapi, dan mencari solusi konkret. Kita ingin pengelolaan dana bagi hasil semakin optimal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," tutupnya.
Harapan Setelah Rapat Selesai
Pemprov Kalbar menargetkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menguat setelah rapat ini. Pengelolaan DBH PPh dan DBH CHT yang efektif, transparan, dan akuntabel diharapkan menopang pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Bagi kabupaten dan kota, hasil forum ini menjadi acuan dalam menyusun pemanfaatan dana bagi hasil pada Tahun Anggaran 2026. Persoalan teknis yang belum tuntas di lapangan tinggal dibawa ke koordinasi lanjutan bersama instansi pusat.
