PONTIANAK — Sosialisasi kebijakan itu digelar di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar, Selasa (3/11), dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 239 Tahun 2026. Kepala Kanwil DJP Kalbar Dudi Efendi Karnawidjaya menyebut kebijakan ini menyasar wajib pajak yang tertahan oleh sanksi, bukan oleh pokok kewajibannya.
Pemerintah menilai kondisi ekonomi masih menghadapi tantangan dan disrupsi global. Karena itu, ruang perbaikan diberikan kepada wajib pajak yang ingin menuntaskan kewajibannya tanpa terbebani sanksi.
"Melalui kebijakan PSA ini, pemerintah tidak berniat mencari penerimaan negara dari sanksi, melainkan memberikan ruang yang adil bagi WP untuk membenahi kewajiban perpajakannya," ujar Dudi.
Pembayaran Kini Melunasi Pokok Utang Lebih Dulu
Perubahan paling menentukan ada pada mekanisme pembayaran. Sebelumnya, setoran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif.
Aturan baru membalik urutan itu. Setiap pembayaran dialokasikan lebih dulu untuk melunasi pokok utang pajak.
Setelah pokok utang lunas, wajib pajak baru bisa mengajukan fasilitas pengurangan sanksi sesuai tata cara dan persyaratan yang berlaku. Skema ini membuat pelunasan pokok menjadi pintu masuk sebelum keringanan sanksi diproses.
Sanksi Apa Saja yang Bisa Dihapus
Cakupan fasilitas PSA cukup luas. Berikut rinciannya:
- Sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa
- Sanksi pembetulan SPT atas kemauan sendiri
- Sanksi keterlambatan penyetoran pajak
- Sanksi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak
- Sanksi keterlambatan pembayaran angsuran PPh Pasal 25
- Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Sanksi hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
Ada pengecualian yang perlu dicermati. Sanksi yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk dalam cakupan kebijakan PSA.
Bukan Pemutihan, Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar
Dudi menegaskan kebijakan ini bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 19 Desember 2026. Dua kebijakan ini berjalan seiring, memberi wajib pajak di Kalbar dua jalur penyelesaian kewajiban sebelum akhir tahun.
