KALIMANTAN BARAT — Sebanyak 12 provinsi menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang November 2026 dengan keringanan berbeda-beda, dari pembebasan denda hingga diskon pokok PKB. Pemilik kendaraan di Kalimantan Barat, Bali, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Maluku, dan Kalimantan Timur bisa memanfaatkan program ini sebelum batas waktunya habis. Beberapa daerah bahkan memperpanjang pemutihan sampai Desember 2026.
Pemerintah provinsi di sejumlah wilayah kembali membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada November 2026. Keringanan yang ditawarkan tidak seragam: ada daerah yang menghapus seluruh denda keterlambatan, ada pula yang memotong pokok tunggakan pajak.
Bagi pemilik kendaraan yang menunggak, program ini jadi kesempatan melunasi kewajiban tanpa beban sanksi administratif. Sebagian provinsi juga menyertakan diskon untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk.
Kalimantan Barat: Pembebasan Denda hingga 19 Desember 2026
Pemprov Kalimantan Barat menggelar pembebasan denda pajak kendaraan bermotor hingga 19 Desember 2026. Program ini mencakup pembebasan denda PKB dan opsen PKB, pembebasan tarif progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya, serta pembebasan BBNKB kedua.
Ada pula diskon 50 persen pokok PKB bagi kendaraan dari luar Kalbar yang mutasi masuk dan memakai pelat Kalbar. Kendaraan yang menunggak lebih dari satu tahun mendapat potongan pokok 30 persen.
Pemilik yang membayar lebih awal juga mendapat keringanan bertingkat: diskon 5 persen untuk pembayaran tiga bulan sebelum jatuh tempo, 4 persen dua bulan sebelum jatuh tempo, dan 3 persen satu bulan sebelum hingga tanggal jatuh tempo.
Bali: Cukup Bayar PKB Dua Tahun
Pemprov Bali membebaskan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 11 November 2026. Keringanan utamanya berupa pembebasan PKB tahun ketiga dan seterusnya, sehingga wajib pajak cukup membayar PKB untuk dua tahun.
Selain itu, Bali menghapus denda PKB, denda opsen PKB, dan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
Sumatera Utara: Pemutihan 2–30 November 2026
Pemprov Sumatera Utara menggelar pemutihan PKB pada 2–30 November 2026. Program ini membebaskan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, denda PKB, pokok dan denda BBNKB kedua, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
Riau: Diskon 40 Persen untuk Angkutan Barang
Masyarakat Riau dapat memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan hingga 30 November 2026. Pemprov Riau menghapus pokok tunggakan PKB tahun kedua dan seterusnya, denda tunggakan PKB, serta denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
Kendaraan angkutan barang mendapat diskon 40 persen pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
DKI Jakarta: Pembebasan Sanksi Otomatis sampai Akhir Desember
Pemprov DKI Jakarta menggelar pemutihan pajak kendaraan mulai 2 November hingga 31 Desember 2026. Pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB diberikan secara otomatis, tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.
Maluku: Diskon 100 Persen BBNKB Tahun Pertama untuk Mutasi Masuk
Pemprov Maluku memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor hingga 19 November 2026. Kendaraan yang menunggak satu tahun atau lebih mendapat diskon 40 persen dari pokok tunggakan pajak.
Wajib pajak yang membayar teratur atau sebelum jatuh tempo memperoleh diskon 10 persen. Keringanan paling besar berlaku bagi kendaraan dari luar daerah yang mutasi masuk ke Maluku dan memakai nomor polisi DE: diskon 100 persen pajak tahun pertama BBNKB.
Kalimantan Timur: Relaksasi Pajak Daerah hingga 22 November 2026
Pemprov Kalimantan Timur mengadakan relaksasi pajak daerah melalui program PKB 2026 yang berlangsung hingga 22 November 2026. Kebijakan ini menyasar pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.
Yang Perlu Dicermati Sebelum Membayar
Setiap provinsi punya ketentuan dan tenggat berbeda, jadi pemilik kendaraan sebaiknya mengecek jadwal di wilayah masing-masing sebelum mendatangi kantor Samsat. Bawa dokumen kendaraan lengkap dan pastikan unit terdaftar sesuai domisili.
Program pemutihan umumnya tidak berlaku surut untuk pembayaran yang sudah dilakukan. Manfaatkan periode yang tersisa, terutama bagi daerah yang batas waktunya jatuh lebih awal seperti Bali (11 November) dan Maluku (19 November).
