MELAWI — Anggaran rehabilitasi Kantor DPRD Kabupaten Melawi tahun 2026 ditetapkan Rp5.568.295.190, atau sekitar Rp5,56 miliar. Nilai itu tercatat sebagai pos belanja pekerjaan rehabilitasi gedung dewan pada Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten Melawi menargetkan seluruh pekerjaan tuntas Desember 2026.
Rincian Anggaran Rp5.568.295.190
Angka Rp5.568.295.190 menjadi acuan pekerjaan rehabilitasi Kantor DPRD Kabupaten Melawi. Nilai itu dibulatkan menjadi Rp5,56 miliar dalam penyebutan sehari-hari. Anggaran masuk Tahun Anggaran 2026.
Rehabilitasi menyasar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi. Pekerjaan mencakup perbaikan gedung yang menjadi tempat kerja anggota dewan dan staf sekretariat.
Target Rampung Desember 2026
Batas waktu penyelesaian ditetapkan Desember 2026. Tenggat itu memberi ruang pengerjaan sepanjang tahun anggaran berjalan. Pemerintah Kabupaten Melawi menyebut target tersebut sebagai acuan pengawasan proyek.
Rehabilitasi kantor dewan menyangkut fasilitas rapat, ruang kerja anggota, dan area pelayanan sekretariat. Perbaikan gedung berpengaruh langsung pada kelancaran pembahasan anggaran dan pengawasan kebijakan daerah.
Mengapa Rehabilitasi Kantor DPRD Masuk Prioritas
Gedung dewan dipakai untuk rapat paripurna, rapat komisi, dan penerimaan aspirasi warga. Kondisi ruang kerja yang layak menentukan kelancaran fungsi legislasi di kabupaten tersebut. Alokasi Rp5,56 miliar dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan itu.
Kabupaten Melawi berada di Kalimantan Barat dengan wilayah administratif yang tersebar. Kantor dewan menjadi titik temu antara anggota legislatif dan warga yang menyampaikan aspirasi.
Yang Perlu Diawasi Warga Melawi
Warga dapat memantau realisasi belanja rehabilitasi melalui dokumen anggaran dan laporan progres pekerjaan. Nilai kontrak, pelaksana, serta jadwal tahapan menjadi informasi yang semestinya terbuka. Tenggat Desember 2026 menjadi penanda untuk menilai apakah pekerjaan selesai sesuai rencana.
Rehabilitasi kantor DPRD memakai uang daerah. Pengawasan publik atas Rp5.568.295.190 menentukan apakah belanja itu berujung pada gedung yang benar-benar layak dipakai.
