KALIMANTAN BARAT — Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Safi'i SH itu menjadi titik kumpul seluruh temuan lapangan para wakil rakyat. Hadir mendampingi Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial, sementara dari eksekutif tampak Wakil Bupati Syafrizal SE. Plt Sekretaris DPRD Hardiman Sihombing, M.SP, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda juga duduk dalam agenda tersebut.
Jangkauan Wilayah: Dari Pesisir hingga Perkebunan
M. Safi'i yang mewakili Dapil I memaparkan hasil kunjungannya ke tiga kecamatan: Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh. Pergerakannya menyentuh titik-titik terpencil mulai dari Desa Mangkai Baru, Desa Sumber Padi, hingga Desa Lubuk Hulu.
Dapil II yang laporannya dibacakan H. Rohadi, SP. MH, memilih fokus ke Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar. Sebanyak 16 desa dan 2 kelurahan menjadi sasaran, termasuk Desa Panjang, Desa Pahang, Kelurahan Labuhan Ruku, dan Benteng.
Wilayah pesisir jadi perhatian utama Dapil III. Nafiar M.Si melaporkan kunjungan ke Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus, dengan total 19 desa dan 2 kelurahan yang disambangi—di antaranya Desa Tanjung Mulia, Desa Bagan Baru, hingga Kelurahan Bagan Arya.
Prioritas: Menjaring Aspirasi untuk APBD 2026-2027
Pola reses kali ini tidak sekadar seremonial. Para anggota dewan tercatat menggelar pertemuan tatap muka dengan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga perwakilan partai politik di tiap lokasi. Dari dialog langsung itulah muncul berbagai usulan konkret soal infrastruktur, layanan dasar, hingga ekonomi warga.
“Seluruh aspirasi yang masuk akan kami kawal supaya masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah,” demikian poin yang ditegaskan dalam laporan ketiga dapil tersebut.
Artinya, masukan dari desa-desa ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan APBD 2026-2027. Mekanisme ini memastikan kebutuhan warga di kecamatan-kecamatan seperti Talawi dan Tanjung Tiram tidak tenggelam dalam perencanaan yang berbasis pusat kota.
Jembatan Aspirasi: Antara Harapan Warga dan Kebijakan Daerah
Reses tahap II ini menjadi penanda bahwa DPRD Batu Bara mencoba mempercepat siklus penyerapan aspirasi. Dengan cakupan 35 desa dan 4 kelurahan hanya dalam satu periode reses, tekanan terhadap eksekutif untuk merealisasikan janji pembangunan pun meningkat.
Bagi warga di pesisir seperti Kelurahan Bagan Arya, isu banjir rob dan perbaikan jalan lingkungan biasanya mendominasi. Sementara di wilayah perkebunan seperti Datuk Lima Puluh, keluhan soal akses pasar dan harga komoditas kerap menjadi topik utama. Kini, semua catatan itu sudah berada di meja DPRD dan menunggu tindak lanjut konkret dalam pembahasan anggaran.
Langkah berikutnya yang dinanti publik adalah bagaimana prioritas yang sudah disusun ini diterjemahkan dalam pagu anggaran dan eksekusi proyek di lapangan. Sebab, ukuran keberhasilan reses bukan pada rapat paripurna yang digelar, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan warga di 6 kecamatan tersebut.
