SANGGAU — Angka anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Sanggau yang menembus angka 11 ribu menjadi alarm bagi kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Kondisi ini diperparah dengan capaian rata-rata lama pendidikan masyarakat yang baru mencapai 7,5 tahun, jauh di bawah target nasional wajib belajar sembilan tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Sanggau, Paulus, menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan data tersebut. Menurutnya, jumlah belasan ribu anak yang tidak mengenyam bangku sekolah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan lintas sektor secara cepat dan terukur.
“Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sebanyak 11 ribu lebih adalah angka yang sangat besar. Rata-rata lama pendidikan di Sanggau baru mencapai 7,5 tahun jelas menjadi sinyal merah,” ujar Paulus pada Rabu (06/05/2026).
Mengapa Target Wajib Belajar 9 Tahun Belum Tercapai?
Politisi Partai Demokrat ini menilai rendahnya angka lama sekolah menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun belum berjalan maksimal di lapangan. Faktor geografis dan kondisi ekonomi keluarga diidentifikasi sebagai kendala utama yang menghambat anak-anak di Sanggau untuk menuntaskan pendidikan dasar.
Paulus menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) semata. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga pengelola lembaga pemasyarakatan melalui Kelompok Belajar (Pokjar).
“Ini bukan hanya persoalan Disdikbud semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Revitalisasi 61 Gedung Sekolah Jadi Fokus Pengawasan
Selain persoalan data anak putus sekolah, DPRD Sanggau kini memantau ketat proyek revitalisasi sarana pendidikan yang sedang berjalan. Saat ini, terdapat 40 gedung SD dan 21 gedung SMP yang masuk dalam program perbaikan agar layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Paulus meminta Disdikbud memastikan anggaran pembangunan tersebut tepat sasaran. Ia tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak terkait jika ditemukan hambatan dalam proses renovasi sekolah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami siap memanggil pihak terkait jika ada hambatan. Libatkan secara maksimal kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai ujung tombak,” tambahnya.
Rencana Penambahan Anggaran di APBD 2027
Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Sanggau segera mengagendakan rapat kerja bersama Disdikbud dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fokus utama pertemuan tersebut adalah pemutakhiran data ATS agar terintegrasi antar-lembaga dan tidak terjadi tumpang tindih data.
Paulus juga menjanjikan dukungan dari sisi legislasi dan penganggaran. Ia akan mendorong alokasi dana yang lebih besar pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027 untuk memperluas program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.
“Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Tidak boleh ada anak di Sanggau yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi, geografis, atau kurangnya kesadaran orang tua,” pungkas Paulus.
