BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memborong dua kategori bergengsi dalam penilaian kinerja pemerintah daerah tingkat regional. Kalbar ditetapkan sebagai Terbaik I bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) dan Terbaik I kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan langsung trofi penghargaan tersebut di Platinum Hotel, Balikpapan. Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa instrumen pengawasan seperti review APBD merupakan kunci pusat untuk memastikan daerah tetap berada pada jalur program strategis nasional, khususnya dalam stabilitas harga pangan.
Strategi Tekan Inflasi: Dari Pasar Murah hingga Beras SPHP
Sepanjang tahun 2025, Kalimantan Barat mencatatkan angka inflasi yang cukup rendah di level 1,85 persen. Meski sempat menyentuh angka 3,0 hingga 3,3 persen pada awal 2026 akibat siklus hari besar keagamaan, posisi Kalbar tetap dinilai paling stabil di antara provinsi lain di pulau Borneo.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa konsistensi di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan tersebut. "Pemerintah Provinsi secara rutin menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di 14 kabupaten/kota untuk menjaga daya beli warga tetap stabil," ujar Norsan usai menerima penghargaan.
Selain GPM, Pemprov Kalbar juga mengandalkan empat langkah taktis lainnya:
- Operasi pasar berkala di titik-titik rawan lonjakan harga.
- Percepatan distribusi beras SPHP melalui kolaborasi dengan Bulog.
- Monitoring harga harian secara langsung oleh kepala daerah ke pasar rakyat.
- Penguatan logistik pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Konsep Entrepreneur Government dan Lompatan Ekonomi Digital
Selain inflasi, Kalbar unggul dalam kategori pembiayaan kreatif. Melalui konsep entrepreneur government, Pemprov Kalbar mulai menggeser peran dari sekadar regulator menjadi penggerak ekonomi yang aktif mencari sumber pendanaan non-APBD. Langkah ini melibatkan kolaborasi intensif dengan sektor perbankan dan swasta untuk mendanai berbagai proyek strategis daerah.
Transformasi ini berdampak linier pada pertumbuhan ekonomi daerah. Data menunjukkan ekonomi Kalbar tumbuh dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025. Sektor UMKM yang mulai beralih ke ekosistem digital menjadi motor utama pertumbuhan baru di Bumi Khatulistiwa.
"Indikator ekonomi digital kita melonjak signifikan. Penggunaan QRIS naik 76 persen dan transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen. Ini menandakan masyarakat kita semakin adaptif terhadap teknologi," tambah Norsan.
Catatan Sektor Ketenagakerjaan dan Penurunan Kemiskinan
Di balik prestasi makro tersebut, sektor sosial juga menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan di Kalimantan Barat turun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada akhir 2025. Fokus pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan penguatan ketahanan pangan lokal diklaim menjadi kunci intervensi pemerintah pada kelompok warga rentan.
Namun, Gubernur Norsan memberikan catatan khusus pada sektor ketenagakerjaan. Angka pengangguran masih tertahan di kisaran 4,23 persen pada 2025, sebuah angka yang menurutnya perlu diintervensi lebih dalam melalui optimalisasi dana CSR perusahaan.
"Tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi ini mampu menyerap tenaga kerja lokal secara lebih optimal. Kami akan mendorong penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja informal yang lebih tangguh," pungkasnya.
