BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memborong dua penghargaan utama dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026. Provinsi ini dinobatkan sebagai Terbaik I Tingkat Provinsi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) dan Terbaik I kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan di Platinum Hotel, Balikpapan. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan pusat terhadap daerah yang mampu menjaga ritme pembangunan di tengah tantangan ekonomi global.
Strategi Tekan Inflasi: Kalbar Masuk Zona Hijau 1,85 Persen
Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja kolektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu indikator paling krusial adalah kemampuan Kalbar menjaga angka inflasi tetap rendah di angka 1,85 persen sepanjang tahun 2025.
“Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” ujar Ria Norsan usai menerima penghargaan.
Meski terdapat fluktuasi musiman di awal 2026 pada kisaran 3,0 hingga 3,3 persen akibat hari besar keagamaan, Pemprov Kalbar tetap konsisten menjalankan langkah konkret. Upaya tersebut meliputi Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif, operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, hingga pemantauan harga langsung ke pasar rakyat oleh kepala daerah.
Transformasi Ekonomi Digital dan Inovasi Pembiayaan
Selain inflasi, Kalbar dinilai unggul dalam menerapkan konsep entrepreneur government. Pemerintah daerah kini tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga penggerak ekonomi dengan mencari sumber pembiayaan non-APBD melalui kolaborasi sektor swasta dan perbankan.
Data ekonomi menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen di tahun 2025. Sektor UMKM yang mulai bertransformasi ke arah digital menjadi motor penggerak utama. Penggunaan QRIS di Kalbar tercatat melonjak 76 persen, sementara transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen.
“Ekonomi Kalimantan Barat diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada tahun 2026. Peningkatan ini didorong oleh geliat investasi dan sektor UMKM yang mulai bertransformasi ke arah digital,” tambah Norsan.
Catatan Sektor Ketenagakerjaan dan Penurunan Kemiskinan
Di sektor sosial, angka kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren menurun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Pemprov fokus pada pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan penguatan ketahanan pangan lokal untuk melindungi warga rentan.
Namun, sektor ketenagakerjaan masih menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah. Angka pengangguran tercatat stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025. Menanggapi hal tersebut, Ria Norsan berkomitmen mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi dana CSR perusahaan.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya mengingatkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol daerah melalui tinjauan APBD. Instrumen ini digunakan agar program strategis nasional, terutama pengendalian inflasi, tetap menjadi prioritas utama di setiap provinsi.
“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
