PONTIANAK — Sosialisasi kebijakan itu digelar di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar, Selasa (3/11), dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 239 Tahun 2026. Kepala Kanwil DJP Kalbar Dudi Efendi Karnawidjaya menyebut kebijakan ini menyasar wajib pajak yang tertahan oleh sanksi, bukan oleh pokok kewajibannya.
Pemerintah menilai kondisi ekonomi masih menghadapi tantangan dan disrupsi global. Karena itu, ruang perbaikan diberikan kepada wajib pajak yang ingin menuntaskan kewajibannya tanpa terbebani sanksi.
"Melalui kebijakan PSA ini, pemerintah tidak berniat mencari penerimaan negara dari sanksi, melainkan memberikan ruang yang adil bagi WP untuk membenahi kewajiban perpajakannya," ujar Dudi.
Perubahan paling menentukan ada pada mekanisme pembayaran. Sebelumnya, setoran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif.
Aturan baru membalik urutan itu. Setiap pembayaran dialokasikan lebih dulu untuk melunasi pokok utang pajak.
Setelah pokok utang lunas, wajib pajak baru bisa mengajukan fasilitas pengurangan sanksi sesuai tata cara dan persyaratan yang berlaku. Skema ini membuat pelunasan pokok menjadi pintu masuk sebelum keringanan sanksi diproses.
Cakupan fasilitas PSA cukup luas. Berikut rinciannya:
Ada pengecualian yang perlu dicermati. Sanksi yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak termasuk dalam cakupan kebijakan PSA.
Dudi menegaskan kebijakan ini bukan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok utang, sedangkan pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 19 Desember 2026. Dua kebijakan ini berjalan seiring, memberi wajib pajak di Kalbar dua jalur penyelesaian kewajiban sebelum akhir tahun.