JAKARTA — Forum TSBLP/CSR Kalbar resmi terbentuk setelah ditandatangani komitmen bersama oleh Gubernur Ria Norsan, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, serta para bupati dan wali kota se-Kalbar. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang menyaksikan langsung peluncuran tersebut, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis memperluas cakupan pembangunan di luar APBD.
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Agus Fatoni dalam sambutannya.
Gubernur Ria Norsan memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Tingkat kemantapan jalan provinsi naik menjadi 65,06 persen dari sekitar 60 persen di awal masa kepemimpinannya.
Cakupan layanan air minum mencapai 84,30 persen dan angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,16 persen. Meski demikian, Norsan mengakui kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah tercatat 0,97, sementara rasio kemandirian keuangan hanya 0,51.
Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memberikan perhatian khusus pada perusahaan-perusahaan di Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu. Ia menilai program CSR di wilayah tersebut belum optimal, terutama dalam pembenahan lingkungan sekitar.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegas Krisantus.
Ia memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan komitmen sosialnya.
Pemprov Kalbar akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Gubernur Norsan mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan program CSR untuk mendukung pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pemerintahan desa.
“Kami mengarahkan agar pelaksanaan CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial seremonial, tetapi harus diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Norsan.
Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha agar setiap kontribusi lebih terukur, tepat sasaran, dan mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Barat secara berkelanjutan.