KUBU RAYA — Opini WTP ke-12 yang diraih Pemkab Kubu Raya menjadi bukti konsistensi tata kelola keuangan daerah. Namun, Bupati Sujiwo langsung mengingatkan bahwa predikat ini bukanlah tujuan akhir. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di 20 kecamatan.
Opini WTP dari BPK menandakan bahwa laporan keuangan Pemkab Kubu Raya disajikan secara wajar, tanpa salah saji material. Capaian ini diraih berturut-turut sejak satu dekade lebih lalu. Namun, Sujiwo menekankan bahwa rapor bersih ini harus menjadi modal untuk mempercepat pembangunan.
“Opini WTP bukan hanya soal angka di buku. Ini soal bagaimana anggaran itu bisa menyentuh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Kubu Raya,” ujar Sujiwo dalam pernyataan resminya, dikutip di Sungai Raya, baru-baru ini.
Sujiwo mendorong agar setiap program yang didanai APBD memiliki indikator dampak yang jelas. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sekadar mengejar realisasi fisik, tetapi juga memastikan output program meningkatkan kualitas hidup warga. Misalnya, pembangunan infrastruktur jalan harus dipastikan memperlancar distribusi hasil bumi dari desa ke kota.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi. Anggaran yang dihemat dari proses pengadaan bisa dialokasikan ulang untuk program prioritas seperti penanganan stunting atau bantuan modal usaha. “Jangan sampai kita bangga dengan WTP, tapi angka kemiskinan tidak bergerak,” tegasnya.
Pencapaian WTP ke-12 ini menempatkan Kubu Raya sebagai salah satu daerah dengan rekam jejak pengelolaan keuangan terbaik di Kalimantan Barat. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tantangan kini justru lebih besar karena adanya tekanan fiskal nasional. Namun, Pemkab Kubu Raya dinilai mampu menjaga disiplin anggaran tanpa mengorbankan belanja publik.
BPK sendiri, dalam pemeriksaan terakhir, memberikan sejumlah