KALIMANTAN BARAT — Balai Taman Nasional Gunung Merapi mencatat 14 pendaki ilegal ditangkap saat mencoba menembus kawasan gunung aktif di perbatasan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta itu. Jalur yang paling sering dipakai berada di wilayah Selo, Boyolali, serta Dukun, Magelang. Penindakan dilakukan setelah patroli rutin dan laporan warga sekitar kawasan menemukan pendaki tanpa izin.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Tutut Heri Wibowo menyebut kawasan hutan konservasi itu berbatasan langsung dengan 30 desa. Dari jumlah tersebut, aktivitas pendakian ilegal paling sering terpantau di sisi Boyolali dan Magelang, sementara jalur Sapuangin di Klaten relatif jarang dipakai.
Jalur Tikus yang Jadi Favorit Pendaki Ilegal
Heri merinci sejumlah pintu masuk tak resmi yang berulang kali digunakan. Titik-titik itu tersebar dari hutan bakalan Desa Klakah, Tegalsruni Desa Samiran, Hutan Stabelan Desa Tlogolele, Hutan Rogobelah Desa Suroteleng, hingga rute dari Babadan.
"Sama dengan yang lainnya, orang cari jalan tikus karena dianggap aman bagi mereka," ujar Heri.
Anggapan aman itu yang membuat jalur-jalur tersebut tetap ramai meski status gunung sedang tidak bersahabat. Pendaki ilegal umumnya menghindari pos resmi karena tidak ingin melewati pemeriksaan izin dan syarat keselamatan.
Level 3 dan Larangan yang Terus Dipasang
Status Gunung Merapi saat ini berada di Level III atau Siaga. Kondisi itu membuat seluruh aktivitas pendakian di kawasan TNGM dilarang, termasuk lewat jalur resmi sekalipun.
Pihak balai taman nasional sudah memasang papan larangan di banyak pintu masuk tikus. Tulisan berisi peringatan risiko bahaya saat level 3 disebut sudah terpasang lengkap di titik-titik rawan.
"Menggunakan papan-papan larangan, misalkan 'pada saat ini level 3 dilarang melakukan pendakian karena risiko-risiko berbahaya', itu banyak banget kita taruh," kata Heri.
Patroli Terkendala Luas Hutan dan Keterbatasan Personel
Upaya pencegahan tidak hanya lewat papan peringatan. Sosialisasi dilakukan ke sekolah-sekolah dan berbagai media, sementara patroli rutin tetap berjalan di sejumlah titik.
Namun luasnya kawasan hutan dan jumlah personel yang terbatas membuat pengawasan tidak bisa menutup semua celah. Heri mengakui pihaknya kerap memanfaatkan informan dari masyarakat untuk memantau pergerakan pendaki ilegal.
"Kadang-kadang teman-teman itu menggunakan informan masyarakat. Ada banyak metode, biasanya pakai informan, kemudian ada juga yang feeling teman-teman ke sana karena biasanya itu menjadi pintu-pintu masuk," paparnya.
Jadwal patroli sengaja tidak diumumkan ke publik. Alasannya sederhana, informasi yang bocor akan membuat pendaki ilegal menghindari titik yang sedang diawasi.
Risiko yang Mengintai Pendaki Tanpa Izin
Merapi bukan gunung yang bisa ditebak. Perubahan aktivitas vulkanik bisa terjadi cepat, dan pendaki tanpa izin tidak masuk dalam sistem pemantauan balai taman nasional.
Pendaki ilegal juga tidak melalui registrasi, pemeriksaan perlengkapan, maupun pemantauan kesehatan yang jadi prosedur wajib di jalur resmi. Jika terjadi insiden, proses pencarian dan evakuasi akan jauh lebih rumit karena posisi pendaki tidak terdata.
Bagi traveler yang ingin mendaki gunung di kawasan Jawa Tengah dan DIY, informasi status terkini bisa dicek lewat kanal resmi BPPTKG dan Balai TNGM sebelum berangkat. Pendakian baru dibuka kembali setelah status gunung turun dan jalur resmi dinyatakan aman.
Kawasan selain jalur pendakian resmi tetap bisa dinikmati untuk wisata alam ringan di desa-desa penyangga, seperti area Kaliurang atau kawasan wisata di lereng Selo. Untuk pendakian puncak, tidak ada jalur alternatif yang legal selain menunggu pembukaan resmi dari pengelola taman nasional.
Artikel telah naik di detikJogja. (wsw/wsw)
