KETAPANG — Rapat evaluasi triwulan III di Kantor Bupati Ketapang menyoroti lambannya perencanaan program di sejumlah perangkat daerah. Jamhuri Amir meminta persoalan administrasi diselesaikan lebih awal agar kegiatan tidak menumpuk di penghujung tahun anggaran.
Menurut Wabup, penyerapan anggaran yang tinggi tanpa diikuti kualitas pekerjaan tidak memberi manfaat berarti bagi warga. Ketepatan waktu dan keberlanjutan manfaat dinilai sama pentingnya dengan capaian serapan.
Perencanaan Awal Tahun Jadi Kunci
Jamhuri menyoroti perangkat daerah yang menangani program dengan alokasi anggaran besar. Kelompok ini diminta memperbaiki perencanaan sejak awal tahun dan mempercepat penyelesaian kendala administrasi.
"Saya meminta seluruh perangkat daerah, khususnya yang menangani program dan kegiatan dengan alokasi anggaran besar, agar meningkatkan perencanaan sejak awal tahun, mempercepat penyelesaian kendala administrasi, dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran," pinta Jamhuri.
Permintaan itu muncul di tengah pola tahunan sejumlah daerah yang kerap mengebut belanja pada triwulan IV. Dampaknya, kualitas pekerjaan jadi taruhan dan serapan anggaran tidak selalu sejalan dengan hasil di lapangan.
Ego Sektoral Diminta Dikesampingkan
Wabup menyebut berbagai hambatan pelaksanaan program perlu dibahas bersama antardinas. Ia meminta solusi dikedepankan tanpa terjebak pada kepentingan sektoral masing-masing instansi.
Hasil evaluasi triwulan III, lanjut Jamhuri, harus menjadi bahan perbaikan nyata pada pelaksanaan program berikutnya. Ia tidak ingin temuan rapat berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.
Rapat evaluasi ini menjadi salah satu forum rutin Pemkab Ketapang untuk mengukur kinerja perangkat daerah. Melalui forum tersebut, pemerintah kabupaten memetakan kendala tiap organisasi perangkat daerah sebelum tahun anggaran berakhir.
Bagi warga, percepatan koordinasi ini berdampak langsung pada jadwal proyek jalan, fasilitas publik, dan program layanan dasar di kecamatan. Keterlambatan satu tahap administrasi bisa menggeser seluruh jadwal pekerjaan di lapangan.
Pemkab Ketapang belum merinci daftar perangkat daerah dengan serapan terendah maupun nilai anggaran yang belum terealisasi. Tindak lanjut hasil evaluasi akan dibahas pada rapat koordinasi berikutnya.
