MELAWI — Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Taufik Effendi menandatangani surat pemberitahuan agenda pertemuan yang ditujukan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. Surat itu menegaskan bahwa forum tersebut membahas Proyek Strategis Daerah (PSD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.
Surat bernomor B-2202A/O.1.12/Dpp/10/2026 itu belum memuat rincian daftar proyek yang akan dibahas. Nilai anggaran tiap pekerjaan, bentuk pengawasan, hingga skema pendampingan yang akan dijalankan juga belum tercantum.
Apa Itu Entry Meeting dan Mengapa Digelar Sebelum Proyek Jalan
Entry meeting berfungsi sebagai ruang koordinasi awal antara penyelenggara proyek dan pihak pengawas. Forum ini biasanya dipakai untuk menyamakan pemahaman soal tahapan pekerjaan, kewajiban kontraktual, dan titik rawan yang perlu diawasi.
Penandatanganan Pakta Integritas masuk dalam rangkaian agenda yang sama. Dokumen komitmen itu mengikat para pihak untuk menjalankan pekerjaan secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Praktik penandatanganan pakta integritas lazim dilakukan sebelum pekerjaan konstruksi daerah dimulai. Tujuannya menutup celah penyimpangan sejak tahap perencanaan, bukan setelah proyek berjalan.
Warga Melawi Minta Rincian Proyek dan Anggaran Dibuka
Fahmi, warga Melawi, menilai forum tersebut menjadi momentum tepat untuk membuka informasi proyek strategis ke publik. Menurutnya, warga berhak tahu proyek apa saja yang masuk kategori strategis dan berapa anggarannya.
"Menurut kami, ini menjadi momentum yang baik untuk memastikan proyek strategis daerah benar-benar dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan. Masyarakat perlu mengetahui proyek apa saja yang masuk dalam kategori strategis, berapa anggarannya, bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat," ujar Fahmi kepada Suara Kalbar, Selasa (27/10/2026).
Fahmi juga meminta pengawasan dijalankan konsisten sejak perencanaan, pengerjaan, sampai serah terima pekerjaan. Menurutnya, kualitas hasil yang sesuai spesifikasi akan menentukan manfaat proyek bagi daerah.
"Kalau pembangunan berjalan baik, kualitasnya sesuai spesifikasi, dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat, tentu daerah yang diuntungkan. Karena itu, kami berharap semua pihak menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan terbuka," ungkapnya.
Pemkab Melawi Diminta Perkuat Keterbukaan Informasi
Rencana pertemuan di Pendopo Bupati Melawi menempatkan Pemkab Melawi sebagai pihak yang diminta aktif menyampaikan perkembangan proyek. Keterbukaan informasi soal PSD 2026 menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dan keuangan negara.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Pemkab Melawi maupun Kejari Sintang soal proyek mana yang masuk daftar strategis. Kedua institusi juga belum merinci nilai total anggaran yang akan diawasi pada tahun anggaran tersebut.
Hasil entry meeting dan isi Pakta Integritas yang diteken pada 28 Oktober 2026 akan menjadi acuan awal pelaksanaan PSD Melawi. Setelah forum itu, publik menunggu apakah daftar proyek dan nilai anggarannya benar-benar dibuka ke masyarakat.
