PONTIANAK — Ratusan buruh konstruksi yang menggarap proyek Sekolah Rakyat di Pontianak mendesak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA segera melunasi tunggakan upah. Nilai kewajiban yang belum dibayar mencapai Rp 2,2 miliar untuk 300 pekerja.
Sugiyanto, yang mewakili para pekerja, menyatakan kekecewaannya di depan gerbang kantor proyek. Ia menilai perusahaan telah mengingkari komitmen yang disepakati dengan para buruh.
"Kami merasa diberikan janji palsu oleh pihak WIKA," ucap Sugiyanto pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Jadwal Pembayaran Terus Berubah Tanpa Penjelasan
Janji pelunasan upah disebut terus bergeser dari Senin ke Selasa, lalu ke Kamis, tanpa alasan yang jelas. Pola penundaan berulang itu membuat para pekerja kehilangan pegangan soal kapan hak mereka akan dibayarkan.
Total tuntutan Rp 2,2 miliar menjadi angka yang berat bagi pekerja berpenghasilan pas-pasan. Sebagian dari mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan harian sejak upah tidak cair.
Informasi Lapangan dan Kantor Pusat Tidak Sinkron
Kekacauan informasi memperkeruh situasi. Pihak lapangan menyebut dana pembayaran sudah tersedia, sementara konfirmasi ke kantor pusat WIKA membantah klaim tersebut dengan alasan dana belum cair.
Perbedaan keterangan itu menempatkan pekerja di tengah simpang siur administrasi. Tidak ada penjelasan resmi yang bisa dipegang mengenai status dana maupun jadwal pencairan.
"Sampai kapan kami harus menunggu?" kata Sugiyanto.
Anggaran Rp 231,8 Miliar Sudah Mengalir, Upah Buruh Belum
Proyek Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas nasional yang masuk dalam Asta Cita poin keempat, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anggaran APBN sebesar Rp 231,8 miliar telah dialokasikan untuk proyek ini.
Namun dana besar itu tidak serta-merta menyentuh hak pekerja di lapangan. Manajemen WIKA belum memberikan pernyataan resmi meski persoalan tunggakan upah telah menyita perhatian publik setempat.
Restrukturisasi dan Beban Utang Rp 34 Triliun Jadi Dalih
WIKA kini berada di bawah kendali BPI Danantara dengan kepemilikan saham mayoritas 90,108 persen. Restrukturisasi perusahaan disebut menjadi alasan klasik penundaan kewajiban terhadap pekerja.
Danantara menunda merger WIKA dengan Waskita Karya dan mengalihkan fokus ke BUMN lain seperti Nindya Karya. Beban utang WIKA tercatat mencapai Rp 34 triliun dengan likuiditas yang seret.
Dony Oskaria mengarahkan penataan ulang laporan keuangan, termasuk evaluasi aset seperti saham Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proses itu dinilai berjalan lambat dan berdampak langsung pada hak dasar para pekerja.
Para buruh menuntut kepastian pembayaran konkret, bukan penjelasan administratif yang berlarut. Diamnya pimpinan perusahaan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap 300 pekerja yang telah menyelesaikan kewajibannya di proyek tersebut.
