KALIMANTAN BARAT — Kadin Indonesia tenggelar Rapat Pengurus Harian di Menara Kadin, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk mematangkan Rapimnas 29 Oktober mendatang. Dari delapan working group hingga daftar undangan pejabat tinggi, berikut poin-poin yang perlu dicermati pelaku usaha.
Persiapan Rapimnas Kadin Indonesia masuk tahap akhir. Rapat Pengurus Harian yang digelar Senin (19/10/2026) membahas sejumlah agenda kunci, mulai dari pembentukan kelompok kerja hingga strategi advokasi dunia usaha.
1. Delapan Working Group Jadi Mesin Rekomendasi
Kadin Indonesia menyiapkan delapan working group yang masing-masing dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Umum Koordinator. Kelompok kerja ini diproyeksikan menghasilkan laporan komprehensif sebagai rekomendasi strategis kepada pemerintah. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyebut cakupan pembahasannya mencakup keuangan, pangan, migas, hingga isu yang sedang berlangsung saat ini.
2. Rapimnas 29 Oktober Jadi Titik Temu Hasil Daerah
Rapimnas yang dijadwalkan 29 Oktober mendatang akan menghimpun hasil Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) para wakil ketua umum koordinator. Erwin menyatakan forum ini menjadi momentum penting untuk mengerucutkan seluruh masukan menjadi satu sikap organisasi.
3. Kepastian Hukum Jadi Prioritas Advokasi
Erwin menegaskan kunci mendongkrak iklim investasi terletak pada kepastian hukum dan stabilitas regulasi. Kadin berkomitmen mengadvokasi pelaku usaha domestik maupun asing agar nyaman berusaha di Indonesia. Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi kebijakan agar tidak mengganggu aktivitas bisnis.
4. Perizinan dan Aturan Berubah-ubah Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, Erwin menyoroti persoalan perizinan dan regulasi yang berubah-ubah sebagai penghambat kenyamanan berusaha. "Jangan sampai ada perizinan yang berubah-ubah, peraturan yang berubah-ubah, dan kemudian mengganggu kenyamanan berusaha di Indonesia," imbuhnya. Kadin berharap bisa melakukan advokasi terkait persoalan hukum dan perizinan tersebut.
5. Presiden hingga Gubernur BI Masuk Daftar Undangan
Kadin telah merancang daftar undangan dari kalangan pejabat tinggi negara, pimpinan parlemen, hingga otoritas sektor keuangan. Presiden Prabowo Subianto masuk daftar undangan, bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Kehadiran mereka diharapkan membuka ruang dialog konstruktif soal fiskal dan makroekonomi, terutama bagi pelaku UKM.
Rapimnas 29 Oktober akan menjadi ujian bagi Kadin dalam menerjemahkan hasil rapat daerah menjadi rekomendasi yang konkret bagi pemerintah. Bagi pelaku usaha, kepastian hukum dan konsistensi regulasi tetap menjadi dua hal yang paling dinanti.
