PONTIANAK — Kepala DKUMP Kota Pontianak Ibrahim menyatakan seluruh peserta bimtek belum masuk tahapan SIINas dan akan diverifikasi satu per satu. Verifikasi itu untuk memastikan pelaku industri kecil maupun rumahan mendaftar dengan data yang sesuai ketentuan.
Legalitas usaha, kata Ibrahim, bukan sekadar kewajiban administratif. Status hukum yang jelas membuka akses pelaku usaha terhadap pembinaan, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.
"Seluruh peserta ini belum masuk tahapan SIINas, nanti akan kita verifikasi. Bimtek ini penting agar peserta memahami alur dan persyaratannya serta mendaftar dengan benar," ujarnya.
Apa Itu KBLI 2025 Kategori C dan Kaitannya dengan SIINas
Kepala Bidang Perindustrian DKUMP Kota Pontianak Yuni Cahyadi menerangkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut program pemerintah pusat. Pelaku industri yang masuk KBLI 2025 Kategori C atau kategori industri wajib melanjutkan proses pembuatan akun SIINas.
Bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, ada syarat tambahan berupa verifikasi teknis perizinan. Verifikasi itu memastikan proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan benar sejak awal.
"Pelaku usaha perlu memahami apa saja persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen yang perlu diunggah, serta komitmen yang harus disampaikan agar proses perizinannya tidak keliru," jelas Yadi.
Tingkat Risiko Usaha Menentukan Syarat Perizinan
Yuni menjelaskan, tingkat risiko usaha menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses perizinan. Usaha yang produknya berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti kosmetik dan produk tertentu yang menuntut perhatian pada aspek keamanan, punya persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemahaman atas syarat itu penting agar pelaku industri tidak salah mengunggah dokumen. Kesalahan pada tahap ini bisa memperlambat penerbitan legalitas usaha.
Data SIINas Dipantau Hingga Kementerian Perindustrian
Kepemilikan akun SIINas yang sesuai dengan legalitas pelaku industri memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan perkembangan usaha. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan pelaku industri dan menyalurkan dukungan secara lebih tepat.
"Pemantauan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, tetapi juga pemerintah provinsi dan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, perkembangan pelaku industri di Kota Pontianak dapat terpantau hingga tingkat pusat," tegasnya.
DKUMP Kota Pontianak berharap pelaku industri memahami penerapan KBLI 2025, memenuhi persyaratan perizinan, serta mendaftar SIINas dengan benar. Dengan begitu, legalitas dan pendataan industri di Pontianak tertib dan pelaku usaha lebih mudah mengakses program pembinaan maupun pembiayaan.
