JAKARTA — Ketua Umum PWI Akhmad Munir menandatangani nota kesepahaman bersama Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. Penandatanganan disaksikan pengurus PWI Pusat, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji, dan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu.
Sejumlah program disepakati dalam kerja sama tersebut. Selain pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, kedua lembaga sepakat menjalin pertukaran informasi, pertukaran narasumber, serta penyelenggaraan kegiatan ilmiah.
Anggota PWI Sudah Ikut Program Lemhannas 3–6 Bulan
Akhmad Munir menyebut kerja sama PWI dan Lemhannas telah terjalin lama. Anggota PWI di tingkat pusat maupun daerah, katanya, selama ini mengikuti berbagai program Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dengan durasi tiga hingga enam bulan.
"Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama," kata Akhmad Munir usai penandatanganan.
Menurutnya, kolaborasi itu akan dilanjutkan karena ketahanan nasional perlu dijaga di tengah tantangan perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Peran Pers Menjaga NKRI dan Merawat Kebinekaan
Akhmad Munir menilai penguatan nilai kebangsaan di kalangan wartawan menjadi penting. Alasannya, pers punya posisi strategis dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi kepada masyarakat.
"Khususnya oleh wartawan, komunitas pers agar penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaannya harus terus dikuatkan, bahkan harus terus ditularkan kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan perlu tetap berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merawat keberagaman bangsa.
"Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat," tuturnya.
Lemhannas: Ancaman Kini Termasuk Perang Kognitif
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer. Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi juga menentukan.
"Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita," ujar Ace.
Ia menyebut pembangunan ketahanan nasional sebagai tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Kolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk PWI, diperlukan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang.
Ace juga mengingatkan ancaman terhadap bangsa saat ini tidak hanya berbentuk perang militer, tetapi juga perang kognitif yang dapat memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan penggunaan algoritma dalam penyebaran informasi menuntut masyarakat berpikir kritis.
"Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai," tuturnya.
Melalui kerja sama ini, PWI dan Lemhannas diharapkan memperkuat kapasitas wartawan dalam memahami nilai-nilai kebangsaan sekaligus meningkatkan kontribusi pers menjaga persatuan dan ketahanan nasional di tengah perkembangan teknologi informasi.
