PONTIANAK — Krisantus menegaskan penanganan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun aparat. Dunia usaha yang beroperasi di Kalimantan Barat, menurutnya, harus ikut bertanggung jawab.
Rapat koordinasi itu merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus upaya Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi dengan dunia usaha dalam menghadapi kondisi darurat karhutla.
"Penanggulangan karhutla bukan hanya tugas pemerintah pusat, TNI, Polri, BNPB, maupun pemerintah daerah. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang beroperasi di Kalimantan Barat," tegas Krisantus.
38.000 Hektare Lahan Terbakar, Sebagian Sudah Ditangani
Berdasarkan data yang diterima pemerintah, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat mencapai kurang lebih 38.000 hektare. Sebagian besar area tersebut telah berhasil ditangani.
Meski begitu, masih ada sejumlah titik yang membutuhkan pemadaman dan pengendalian secara berkelanjutan. Perusahaan sawit diminta memperkuat pencegahan, deteksi dini, hingga penanganan di sekitar wilayah operasional masing-masing.
"Kita tidak ingin penanganan dilakukan setelah api membesar. Yang paling penting adalah pencegahan dan kesiapsiagaan. Perusahaan harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya," ujarnya.
Perusahaan yang Tak Hadir Diundang Rapat Jadi Sorotan
Krisantus menyayangkan masih ada perusahaan yang tidak hadir meski telah diundang dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, forum antara pemerintah dan dunia usaha seharusnya menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.
"Kalau pemerintah mengundang untuk membahas persoalan daerah, tentu tujuannya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari solusi. Karena itu, kami berharap seluruh perusahaan dapat bersikap kooperatif dan terbuka terhadap koordinasi," katanya.
Ia menegaskan Pemprov Kalbar tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha. Namun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab terhadap daerah harus menjadi komitmen bersama.
"Pemerintah tetap membuka ruang dialog. Namun, kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab terhadap daerah harus menjadi komitmen bersama," tegasnya.
Investasi Sawit Diminta Beri Manfaat Lebih Luas
Keberadaan industri kelapa sawit di Kalimantan Barat dinilai harus memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan diminta tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu antara lain diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penghormatan terhadap kearifan lokal, pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, serta dukungan terhadap upaya pencegahan bencana.
"Investasi tentu kita sambut baik. Tetapi investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Ada tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kewajiban terhadap daerah yang harus dilaksanakan," jelasnya.
Krisantus berharap hubungan antara pemerintah dan dunia usaha dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat, terbuka, dan berkelanjutan.
"Kalau pemerintah dan dunia usaha berjalan bersama, tentu yang kita harapkan bukan hanya iklim investasi yang sehat, tetapi juga masyarakat yang semakin sejahtera dan lingkungan yang semakin terjaga," tambahnya.
Cangkang Sawit Diusulkan Jadi Sumber Energi Alternatif
Dalam rapat tersebut, Krisantus juga mendorong industri sawit ikut berkontribusi memenuhi kebutuhan energi di Kalimantan Barat. Limbah cangkang kelapa sawit dinilai berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi alternatif.
Dengan produksi kelapa sawit yang besar di Kalbar, potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di daerah.
"Kalau cangkang sawit dapat dimanfaatkan sebagai alternatif energi untuk PLN, maka perputaran ekonominya bisa tetap berada di Kalimantan Barat. Ini akan memberikan dampak berantai, mulai dari sektor transportasi, UMKM, hingga aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.
Pemanfaatan limbah sawit sebagai sumber energi dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
