PONTIANAK — Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa Aliansi Kalbar Merdeka di depan Bandara Supadio berlangsung memanas. Norsan mempertanyakan aksi nyata mahasiswa dalam penanganan karhutla, yang memicu perdebatan sengit di tengah aksi unjuk rasa Kamis (3/9/2026).
Dari pantauan di lokasi, ketegangan bermula ketika Norsan bersikukuh bahwa mahasiswa hanya berdemonstrasi tanpa turun langsung ke lapangan. Sementara massa aksi menegaskan sudah tiga hingga empat hari membantu pemadaman di sejumlah titik.
Perbedaan Data: Bencana Nasional Versus Siaga Darurat
Inti persoalan yang disuarakan mahasiswa adalah tuntutan agar pemerintah pusat menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, menyatakan kondisi di lapangan sudah di luar kemampuan mereka.
"Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak," ujar Syahrifal.
Ia membeberkan sejumlah kendala yang dihadapi relawan, mulai dari keterbatasan akses air, alat pemadam, hingga logistik yang menipis. "Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya," jelasnya.
Jawaban Tegas Gubernur: Status Siaga Darurat Telah Ditetapkan
Menanggapi desakan tersebut, Norsan menegaskan pemprov tidak tinggal diam. Ia menyampaikan status siaga darurat telah resmi dikeluarkan untuk Kalimantan Barat.
"Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat," kata Norsan dalam dialog yang berlangsung di tengah blokade massa.
Status ini merupakan mekanisme yang memungkinkan pemprov mengerahkan seluruh sumber daya secara cepat, meski kewenangan penuh bencana nasional berada di tangan pemerintah pusat.
Kronologi Kemarahan: Soal Medsos hingga Klaim Turun ke Lokasi
Perdebatan paling sengit terjadi ketika Norsan mempertanyakan kredibilitas aksi mereka. "Mahasiswa ada turun?" tanyanya sinis menghadapi massa yang berdialog dari balik pagar bandara.
Setelah dijawab "sudah turun", Norsan kembali menekankan pertanyaan, tidak cukup sekadar datang ke lokasi. "Memadamkan api?" tanyanya lagi, yang dijawab mantap oleh peserta aksi bahwa mereka sudah beberapa hari bertugas.
Situasi kian panas ketika salah satu mahasiswa menyebut kegiatan mereka seharusnya dipantau pemerintah melalui pemberitaan. "Bapak kurang lihat media sosial, Pak," ucap peserta aksi tersebut.
Pernyataan itu langsung memicu emosi Norsan. Ia menilai mahasiswa lebih sibuk mengunggah aktivitas di media sosial daripada berkoordinasi secara struktural dengan aparat desa maupun dinas terkait di lapangan.
Harapan di Balik Aksi di Gerbang Bandara
Pemilihan lokasi di depan Bandara Supadio bukan tanpa alasan. Titik itu merupakan pintu masuk udara utama Kalimantan Barat, yang kerap ditutup imbas kabut asap kebakaran lahan.
Kabut asap yang pekat tak hanya mengganggu kesehatan warga, tetapi juga menghambat jadwal penerbangan. Mahasiswa berharap tekanan di gerbang transportasi publik mampu mendorong pemerintah bergerak lebih agresif sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Hingga berita ini diturunkan, dialog sempat berhenti dan aparat keamanan berjaga di sekitar area aksi. Belum ada kesepakatan final terkait tuntutan penetapan status bencana nasional, namun pemprov memastikan posko siaga darurat akan diperkuat di daerah-daerah rawan.
