KUBU RAYA — Operasi pemadaman karhutla di Kalimantan Barat mendapat tambahan kekuatan personel baru. Kementerian Kehutanan menyiagakan sekitar 700 petugas untuk provinsi ini, bagian dari 2.200 aparatur yang disebar ke seluruh wilayah Kalimantan.
Tambahan personel ini berasal dari Polisi Kehutanan dan unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan dari sejumlah daerah. Mereka akan bergabung dengan 4.138 personel yang sudah lebih dulu dikerahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Bara di Bawah Lahan Gambut Masih Menyala
Kewaspadaan tetap tinggi meski data Sistem Pemantauan Titik Panas (SiPongi) per Minggu (23/8) pukul 23.59 WIB mencatat 28 hotspot di Kalimantan Barat. Saat meninjau Rasau Jaya, Raja Juli menemukan asap masih membubung dari lahan gambut meski api di permukaan sudah tak terlihat.
Kondisi itu menandakan bara masih bertahan di bawah tanah. "Turunnya angka hotspot tersebut tidak boleh membuat kita berleha-leha atau menjadi tidak peduli. Justru kondisi ini harus memotivasi kita untuk lebih berhati-hati. Jangan melakukan pembakaran lahan untuk keperluan land clearing, baik oleh petani, pihak swasta, maupun korporasi," tegas Raja Juli.
OMC Diandalkan Saat Peluang Hujan Muncul
Operasi pemadaman darat juga didukung dari udara. Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG untuk menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) setiap kali kondisi atmosfer memungkinkan.
"Sekecil apa pun potensi awan hujan setelah tanggal 27, akan tetap kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk membantu teman-teman di darat," kata Raja Juli.
BMKG mencatat kondisi cuaca Kalimantan Barat masih kering. Ketapang sudah 54 hari tanpa hujan, sementara Kubu Raya 42 hari. OMC yang berlangsung 22–27 Agustus memang sempat menurunkan titik panas, tapi BMKG memperkirakan cuaca kembali kering setelah periode tersebut. "Secara umum berdasarkan data, kondisinya kering, Pak," ujar perwakilan BMKG, Erika.
22 Kasus Karhutla Diproses Hukum
Penegakan hukum berjalan paralel dengan upaya pemadaman. Polda Kalimantan Barat telah memproses 22 kasus terkait karhutla hingga malam sebelum rapat koordinasi digelar.
Kapolda Kalimantan Barat menyebut pendekatan yang dijalankan meliputi preemtif, preventif, hingga penindakan. Pemerintah daerah dan warga dilibatkan lewat desa tanggap kebakaran, pos pengawasan, sosialisasi dari rumah ke rumah, serta pemantauan memakai drone dan command center.
"Situasi saat ini cukup mendesak dan memaksa kita untuk bersama-sama turun langsung dalam mencegah serta mengantisipasi kebakaran yang semakin meluas. Hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar Kapolda.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Raja Juli menekankan pengendalian karhutla tak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pelaku pembakaran, terutama yang berskala besar, bakal ditindak tegas lewat aparat penegak hukum dan Gakkum Kementerian Kehutanan.
"Kita tidak boleh mendahulukan otoritas masing-masing, tetapi harus mendahulukan komunikasi yang efektif," kata Raja Juli.
Rapat koordinasi di Daops Manggala Agni itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Turut hadir Gubernur Kalimantan Barat, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gubernur Kalimantan Barat optimistis persoalan ini segera teratasi dengan tambahan personel, peralatan, pesawat OMC, dan water bombing.
