KALIMANTAN BARAT — WSBP memusatkan pengiriman terbesar di Sumatera Selatan, mencapai 12.258 batang Square Pile. Sisanya dialokasikan untuk proyek SR Aceh 2 sebanyak 2.000 batang, serta dua proyek di Jawa Timur masing-masing 1.560 batang dan 3.248 batang.
Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menegaskan seluruh pengiriman telah rampung sesuai jadwal. "Seluruh kebutuhan Square Pile yang menjadi lingkup pekerjaan WSBP pada proyek-proyek tersebut juga telah kami selesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).
Mengapa Fondasi Beton Ini Vital untuk Sekolah Rakyat?
Square Pile merupakan tiang pancang persegi dari beton pracetak yang berfungsi sebagai fondasi utama bangunan. Produk ini dirancang untuk memberikan daya dukung optimal pada berbagai konstruksi, termasuk fasilitas pendidikan, rumah sakit, hingga permukiman.
Menurut Fandy, kekuatan fondasi berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan pengguna gedung. "Keberadaan fondasi kuat menjadi aspek penting dalam pembangunan fasilitas pendidikan karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan," imbuhnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri menyasar daerah-daerah yang membutuhkan akses pendidikan lebih merata. Dengan pasokan fondasi yang tuntas, proses pembangunan fisik sekolah bisa berlanjut ke tahap berikutnya tanpa hambatan material.
Komitmen Berkelanjutan untuk Infrastruktur Pendidikan
Keterlibatan WSBP dalam proyek SR menambah portofolio perusahaan di sektor infrastruktur strategis nasional. Perusahaan berkomitmen menjaga kualitas produk dan tata kelola yang baik dalam setiap proses bisnis.
"Kami berharap kontribusi ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi dunia pendidikan," kata Fandy. Ia menambahkan, WSBP akan terus memastikan ketersediaan dan ketepatan pasokan untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah, termasuk pembangunan sekolah di berbagai daerah.
Dengan tuntasnya pasokan fondasi ini, proyek Sekolah Rakyat di tiga provinsi dapat melanjutkan konstruksi bangunan atas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
