KALIMANTAN BARAT — Ketua Umum DPP GMNI, Muhamad Risyad Fahlefi, menegaskan pihaknya akan terus menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah. Organisasi yang berafiliasi dengan ideologi Marhaenisme ini menilai kebijakan fiskal saat ini perlu dikoreksi agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Efisiensi Program Prioritas dan Fokus pada Daerah 3T
Dalam kajiannya, GMNI secara spesifik menyoroti dua program unggulan pemerintahan Prabowo: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Organisasi ini meminta agar kedua program tersebut dijalankan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
"Negara harus menghemat anggaran di tengah krisis ekonomi. Program MBG dan KDKMP harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tidak membebani APBN," ujar Risyad dalam pernyataan resminya.
GMNI merekomendasikan pelaksanaan MBG diprioritaskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini dinilai dapat mengoptimalkan manfaat program sekaligus meminimalisir potensi pemborosan anggaran yang kerap terjadi pada program berskala nasional.
Penegakan Hukum Adil dan Kasus Korupsi Pejabat
Di ranah hukum, GMNI menyoroti masih adanya dugaan kriminalisasi terhadap aktivis dan tindakan represif yang dinilai menggerus kepercayaan publik. Organisasi ini mendesak agar proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi berjalan transparan dan akuntabel, termasuk perkara yang melibatkan pejabat negara.
"Penegakan hukum harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan tegas, maka kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat," tegas Risyad.
Desakan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara. GMNI menilai tanpa penegakan hukum yang tegas, program pemberantasan korupsi hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata.
Pendapatan Negara dan Kemandirian Ekonomi ala Trisakti
Selain efisiensi belanja, GMNI juga mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui penguatan sektor ekonomi strategis. Organisasi ini menyebut optimalisasi potensi ekonomi maritim, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, serta penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Secara filosofis, GMNI menilai seluruh pembangunan nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama RI, Soekarno. Konsep Trisakti mencakup kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan.
"Kami berharap Pasal 33 UUD 1945 dapat dijalankan secara maksimal. Semangatnya sesuai dengan Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan," pungkas Risyad.
GMNI menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan siap memberikan masukan konstruktif demi memastikan program-program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
