PONTIANAK — Kekhawatiran akan dampak penguatan dolar AS terhadap harga kebutuhan pokok di Kalimantan Barat disuarakan langsung oleh Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan. Ia menilai pergerakan nilai tukar mata uang asing yang terus menguat belakangan ini menjadi sinyal waspada bagi pemerintah daerah.
Mengapa Wagub Khawatir Dolar AS Berdampak ke Harga Pangan?
Menurut Krisantus, kenaikan dolar AS secara langsung mempengaruhi biaya impor bahan baku dan komoditas pangan. Banyak kebutuhan pokok di Kalbar yang rantai pasoknya masih bergantung pada produk impor atau bahan baku yang harganya ditentukan di pasar global.
“Penguatan dolar AS ini sangat kami waspadai. Dampaknya bisa langsung terasa ke harga-harga kebutuhan pokok di pasar, dan itu akan membebani masyarakat,” ujar Krisantus dalam keterangannya, Senin lalu.
Apa Langkah Konkret yang Disiapkan Pemprov Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak tinggal diam. Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli warga. Salah satu fokus utama adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau pergerakan harga di lapangan secara real-time.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga akan mengoptimalkan peran pasar murah dan operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau. Langkah ini dinilai efektif untuk meredam lonjakan harga yang tidak wajar akibat spekulasi di tingkat pedagang.
Kapan Dampak Kenaikan Harga Mulai Terasa?
Wagub belum menyebutkan secara pasti waktu mulainya dampak tersebut, namun ia menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk meningkatkan frekuensi pemantauan. Data harga dari pasar-pasar tradisional di Pontianak dan daerah penyangga akan dievaluasi setiap pekan.
“Kami minta dinas terkait untuk siaga. Jangan sampai ada kenaikan yang tidak terkendali. Intervensi harus cepat jika harga sudah mulai bergerak naik signifikan,” tegasnya.
Anggaran Khusus untuk Stabilisasi Harga Disiapkan?
Pemprov Kalbar mengaku telah menyiapkan anggaran untuk keperluan operasi pasar jika situasi benar-benar memerlukan intervensi. Meski nominalnya belum disebutkan, dana tersebut akan digunakan untuk mensubsidi selisih harga agar masyarakat tetap bisa membeli pangan dengan harga wajar.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan yang paling mungkin terdampak oleh gejolak harga. Pemerintah daerah juga akan menggandeng Bulog untuk memastikan stok beras dan komoditas strategis lainnya dalam kondisi aman.
