PONTIANAK — BPSDM Hukum memastikan dua jalur pelatihan kepemimpinan itu dirancang untuk menjawab kebutuhan institusi akan pemimpin yang mampu membaca perubahan teknologi. PKN Tingkat II diperuntukkan bagi pejabat pimpinan tinggi madya, sementara PKA menyasar pejabat administrator. Keduanya menjadi prasyarat kenaikan jenjang karier di lingkungan Kementerian Hukum.
Siapa yang Bisa Mendaftar?
Peserta berasal dari ASN di lingkungan Kemenkum yang telah memenuhi syarat administratif dan kompetensi. BPSDM Hukum membuka kesempatan bagi pegawai di seluruh unit kerja, termasuk Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Pelatihan ini menitikberatkan pada kemampuan analitis, pengambilan keputusan berbasis data, dan adaptasi terhadap sistem digital yang mulai diterapkan di pengadilan dan layanan hukum lainnya.
Mengapa Program Ini Digelar Sekarang?
Transformasi digital di sektor hukum berjalan cepat. Mulai dari e-court, administrasi perkara berbasis elektronik, hingga sistem pengawasan internal yang terintegrasi. BPSDM Hukum menilai kesenjangan kompetensi kepemimpinan di level menengah dan atas masih terjadi. Karena itu, PKN dan PKA 2026 menjadi momentum menyelaraskan kapasitas pejabat dengan kebutuhan era baru.
Apa yang Berbeda dari Pelatihan Sebelumnya?
Kurikulum tahun ini menambahkan modul khusus tentang keamanan siber dan etika digital dalam pengambilan keputusan hukum. Peserta juga akan menjalani simulasi penanganan kasus dengan skenario berbasis kecerdasan buatan. BPSDM Hukum menggandeng akademisi dan praktisi teknologi informasi untuk merancang materi tersebut.
Pendaftaran dibuka secara online melalui portal resmi BPSDM Hukum sejak awal tahun. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan selama tiga bulan secara blended—kombinasi daring dan tatap muka di pusat pelatihan Jakarta dan Pontianak.
Bagaimana Dampaknya bagi Pelayanan Hukum di Daerah?
Kepala BPSDM Hukum menyebutkan bahwa pemimpin yang lahir dari program ini diharapkan mampu mempercepat digitalisasi layanan hukum di daerah. Di Kalimantan Barat, hal itu berarti pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan bisa mengadopsi sistem yang lebih transparan dan cepat. “Kami butuh pemimpin yang tidak hanya paham aturan, tapi juga melek teknologi,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Program ini menjadi salah satu prioritas Kemenkum di tahun 2026. Selain PKN dan PKA, BPSDM juga membuka pelatihan teknis fungsional bagi penyidik dan analis hukum. Seluruh peserta akan dievaluasi berdasarkan proyek perubahan yang harus mereka selesaikan di instansi masing-masing.
