SINTANG — Tiga kecamatan baru akan segera terbentuk di Kabupaten Sintang setelah Gubernur Kalimantan Barat memberikan persetujuan resmi. Wilayah yang bakal dimekarkan berada di kawasan perbatasan yang selama ini dinilai membutuhkan percepatan akses administrasi dan pembangunan.
Tiga Wilayah yang Akan Dimekarkan
Pemekaran ini mencakup tiga kecamatan definitif yang dirancang untuk mendekatkan layanan pemerintahan ke masyarakat perbatasan. Nama-nama kecamatan baru tersebut belum diumumkan secara detail oleh pemerintah daerah, namun proses pembentukan sudah memasuki tahapan administrasi lanjutan setelah mendapatkan lampu hijau dari gubernur.
Alasan Pemekaran: Jarak Tempuh dan Kebutuhan Pelayanan
Salah satu faktor utama pemekaran ini adalah jarak tempuh yang jauh antara permukiman warga di perbatasan dengan pusat kecamatan induk. Selama ini, warga harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk mengurus dokumen kependudukan, mendapatkan layanan kesehatan, atau mengakses pendidikan menengah.
Pembentukan kecamatan baru diharapkan memangkas waktu tempuh dan biaya transportasi yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat. “Ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk pemerataan pembangunan hingga ke pelosok,” kata sumber di lingkungan Pemkab Sintang.
Dampak ke Warga: Akses Lebih Dekat ke Pusat Pemerintahan
Dengan adanya kecamatan baru, warga di desa-desa perbatasan tak lagi harus ke ibu kota kecamatan lama yang jaraknya puluhan kilometer. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, hingga program bantuan sosial akan lebih cepat terdistribusi.
Selain itu, kehadiran kantor camat baru juga membuka peluang penempatan tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian yang lebih merata. Infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan di kawasan itu juga diprioritaskan dalam anggaran daerah ke depan.
Apa Langkah Selanjutnya Setelah Restu Gubernur?
Setelah persetujuan gubernur, langkah berikutnya adalah penyelesaian dokumen teknis dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Sintang juga harus menyiapkan anggaran operasional awal, termasuk gaji camat dan staf, serta sarana prasarana kantor kecamatan.
Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa bulan hingga kecamatan baru benar-benar beroperasi. Masyarakat di tiga wilayah calon kecamatan sudah mulai menyiapkan diri dengan membentuk panitia persiapan dari unsur tokoh adat dan pemuda setempat.
Pemekaran kecamatan di perbatasan ini menjadi salah satu prioritas Pemprov Kalbar untuk memperkuat ketahanan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan warga yang selama ini terisolasi secara administratif.
