YOGYAKARTA — Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada Nyarwi Ahmad menyebut tiga nama yang layak dipertimbangkan mengisi posisi wakil presiden jika Gibran Rakabuming Raka benar-benar berhenti. Ketiga figur itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Nyarwi menekankan bahwa ketiga nama baru sebatas hasil analisis politik. Belum ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai siapa yang akan diajukan untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Menurut Nyarwi, Prabowo kemungkinan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menentukan sosok pengganti Gibran. Figur yang dibutuhkan tidak hanya berusia relatif muda, tetapi juga punya pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak di pemerintahan dan birokrasi.
“Yang dicari tentu sosok cawapres yang usianya jauh di bawah dia. Tidak hanya menyangkut faktor usia, tetapi juga punya kompetensi, kapasitas, dan pengalaman jabatan di politik, birokrasi maupun pemerintahan,” kata Nyarwi saat ditemui di kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia memperkirakan sosok yang masuk pertimbangan Prabowo berada pada rentang usia di bawah 55 hingga 60 tahun. Faktor usia tetap bukan satu-satunya penentu, karena pengalaman dan kemampuan menjalankan kepemimpinan dinilai sama penting.
AHY disebut Nyarwi memiliki sejumlah karakteristik yang dapat menjadi pertimbangan apabila Prabowo menghendaki figur dari partai politik yang berada dalam pemerintahan. Usianya relatif muda dibandingkan Prabowo.
Pengalaman AHY memimpin Partai Demokrat serta menduduki jabatan pemerintahan menjadi faktor yang dapat diperhitungkan. Posisi ketua umum partai juga memberi nilai politik tersendiri, terutama untuk komunikasi dan konsolidasi antarpartai pendukung pemerintah.
Nama Puan Maharani turut disebut sebagai figur yang dapat dipertimbangkan. Ketua DPP PDI Perjuangan itu dinilai punya pengalaman politik yang menjadi salah satu modal dalam dinamika pengisian jabatan wakil presiden.
Peluang Puan, menurut Nyarwi, berkaitan dengan kemungkinan Prabowo membangun komunikasi politik lebih luas, termasuk dengan PDI Perjuangan. Namun pembahasan soal Puan tidak bisa dilepaskan dari sikap politik internal partai, khususnya keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kalau dari tokoh di luar pemerintahan, itu Mbak Puan. Kalau dari bagian pemerintahan, AHY misalnya. Namun, ini masih dinamis. Politik selalu dinamis dan kita tidak tahu bagaimana perkembangan berikutnya,” ujar Nyarwi.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk analisis Nyarwi karena pengalaman panjang di dunia politik serta posisi strategis sebagai pimpinan partai. Pengalaman itu membuat Cak Imin menjadi salah satu figur yang dapat diperhitungkan.
Meski begitu, kemungkinan namanya dipertimbangkan tetap bergantung pada kebutuhan politik pemerintahan Prabowo serta komunikasi di antara partai-partai politik. Respons partai yang selama ini menjadi bagian koalisi pemerintahan juga dapat memengaruhi dinamika apabila nama Puan masuk pembahasan.
Nyarwi melihat penentuan wakil presiden baru tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Prabowo diperkirakan memperhitungkan konsekuensi politik jangka panjang, terutama menjelang Pemilu 2029.
Sosok pendamping yang dipilih perlu mampu membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat dan merespons persoalan ekonomi. Nyarwi juga menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang menurut penilaiannya mengalami penurunan.
Kondisi ekonomi dinilai masih membutuhkan perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dalam konteks itu, figur wakil presiden baru diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan.