DPRD Sanggau Setujui 4 Perda Inisiatif, Wabup Susana Herpena Sebut Jadi Payung Hukum Sanggau Maju

SANGGAU — Persetujuan diambil dalam Sidang Paripurna ke-1 Hari ke-4 Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026–2027. Seluruh fraksi di DPRD Sanggau menyatakan setuju terhadap keempat Raperda tersebut.

Susana Herpena menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyetujui Raperda itu untuk disahkan menjadi Perda.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi yang sudah menyetujui Raperda ini untuk disahkan menjadi Perda. Tentunya, mereka juga sudah berkomitmen mengawal Perda ini hingga betul-betul memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sanggau," ujarnya.

Apa Saja Empat Perda yang Disetujui DPRD Sanggau

Keempat regulasi yang disepakati menyentuh bidang yang berbeda, dari kesetaraan gender hingga pengelolaan potensi laut dan darat.

• Pengarusutamaan Gender (PUG) — menjadi dasar hukum bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif gender.
• Hari Besar Budaya Daerah — mengatur penyelenggaraan dan pelestarian budaya lokal Sanggau.
• Penyelenggaraan Perikanan — memberi arah dan kepastian bagi dinas terkait dalam mengelola sektor perikanan.
• Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif — menjadi pedoman penataan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif daerah.

Mengapa Perda Budaya Dinilai Strategis bagi Ekonomi Sanggau

Susana mencontohkan Perda Hari Besar Budaya Daerah sebagai regulasi yang punya peran strategis. Selain menjaga identitas daerah, kegiatan budaya berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat sektor ekonomi kreatif.

Dua Perda lain, yakni Penyelenggaraan Perikanan serta Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif, diharapkan memberi arah dan kepastian bagi perangkat daerah. Perangkat daerah dinilai perlu menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar target formal.

Perda Diminta Selaras dengan Asta Cita Presiden

Menurut Susana, penyusunan keempat Raperda telah mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi daerah. Regulasi itu dinilai penting sebagai payung hukum bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Ia menegaskan Perda yang disetujui harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program. Langkah itu bagian dari upaya mewujudkan visi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan.

Kebijakan pembangunan daerah juga perlu diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk Asta Cita Presiden.

"Artinya, disesuaikan dengan program Asta Cita Bapak Presiden dalam mendukung Asta Cita maupun visi misi Sanggau Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan," jelasnya.

Langkah Berikutnya Setelah Persetujuan Paripurna

Persetujuan paripurna menjadi tahap akhir pembahasan di DPRD sebelum Raperda ditetapkan menjadi Perda. Komitmen pengawasan fraksi disebut Susana menjadi kunci agar regulasi tidak berhenti di atas kertas.

Bagi warga Sanggau, keempat Perda itu akan menentukan arah layanan dan program di sektor gender, budaya, perikanan, dan ekonomi kreatif dalam beberapa tahun ke depan.